BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan mengawasi kepatuhan wajib pajak yang memanfaatkan berbagai fasilitas perpajakan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penyuluh Pajak Ahli Pratama DJP Imaduddin Zauki mengatakan pengawasan dilaksanakan melalui mekanisme laporan realisasi penanaman modal dan kegiatan usaha. Adapun pengawasan kepatuhan dibutuhkan untuk memastikan pemberian fasilitas perpajakan terukur dan terarah.
"Di sini ada kewajiban bagi yang mendapatkan insentif untuk melaporkan realisasi. Laporan realisasi ini untuk memastikan inisiatif ini diberikan tepat sasaran dan terarah," katanya dalam Talkshow Radio dengan tema Insentif Perpajakan di IKN, dikutip pada Kamis (6/6/2024).
Imaduddin menuturkan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28/2024 yang mengatur pemberian insentif perpajakan di IKN. Investor pun dapat memanfaatkan berbagai insentif yang tersedia.
Secara umum, pemberian fasilitas dalam 3 kelompok besar yakni PPh, PPN/PPnBM, dan kepabeanan di IKN serta daerah mitra. Dengan berbagai fasilitas yang diberikan, wajib pajak diimbau untuk patuh menyampaikan laporan realisasi penanaman modal dan kegiatan usahanya.
"Memang kenapa kok ada pelaporan? Harapannya dengan pengawasan ini bisa dipastikan bahwa insentif yang dibilang jor-joran tadi itu memang tepat sasaran," ujarnya.
Sementara itu, Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Rian Ramdani menjelaskan laporan realisasi investasi dapat dilakukan pada platform tempat wajib pajak mengajukan permohonan fasilitas perpajakan, baik sistem online single submission (OSS) atau DJP Online.
Contoh, wajib pajak yang menggunakan fasilitas seperti PPN tidak dipungut dan pengurangan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) di IKN, akan menggunakan DJP Online.
Menurutnya, pengawasan terhadap fasilitas perpajakan di IKN menerapkan prinsip tepercaya dan terverifikasi (trust and verify). Pengawasan juga mengedepankan prinsip post-audit sehingga wajib pajak dapat mengajukan fasilitas dulu, dan baru diikuti dengan pengawasan.
Di sisi lain, pengawasan terhadap penerima fasilitas perpajakan di IKN tersebut dilakukan melalui pendelegasian ke unit vertikal DJP, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), atau unit yang tertunjuk.
"Pengawasan ini tetap dilakukan. Jangan sampai ketika pemerintah sudah memberikan fasilitas, tetapi ternyata fasilitasnya tidak direalisasikan dengan baik atau malah tidak mendukung kegiatan perekonomian dalam rangka membangun IKN," tuturnya. (rig)
