Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

DJP Ingatkan Lagi Aturan Faktur Pajak, Hati-Hati Soal Batas Upload

A+
A-
12
A+
A-
12
DJP Ingatkan Lagi Aturan Faktur Pajak, Hati-Hati Soal Batas Upload

Ilustrasi.

SEMARANG, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) terus menyosialisasikan ketentuan baru tentang faktur pajak yang diatur dalam Perdirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022. KPP Pratama Semarang Candisari misalnya, menggelar acara sosialisasi bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di wilayah tersebut.

Penyuluh KPP Pratama Semarang Candisari Rafi Rizqy menjelaskan ada beberapa poin pokok yang diatur dalam PER-03/PJ/2022, di antaranya adalah pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nomor paspor dalam e-faktur. Poin penting lainnya, transaksi dalam mata uang asing yang perlu dikonversi dengan kurs KMK yang berlaku saat faktur pajak dibuat.

"Kemudian, penambahan kode transaksi 05 untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu, serta pembatasan waktu upload e-faktur," kata Rafi dilansir pajak.go.id, Kamis (19/5/2022).

Baca Juga: Impor Barang Bantuan untuk Ukraina Dibebaskan dari Bea Masuk dan PPN

Rafi mengingatkan kembali bahwa e-faktur yang sudah dibuat wajib di-upload atau diunggah dan mendapatkan persetujuan DJP (hingga approval sukses) maksimal dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sejak tanggal pembuatan faktur pajak.

E-faktur yang melewati batas yang telah ditetapkan dalam PER-03 dianggap bukan faktur pajak,” tutup Rafi.

PKP perlu memahami lagi bahwa ada 2 kriteria yang membuat e-faktur disetujui oleh DJP antara lain apabila nomor seri faktur pajak (NSFP) yang digunakan adalah NSFP yang diberikan DJP dan e-faktur diunggah dengan tepat waktu.

Baca Juga: PPN atas Jasa Freight Forwarding, Ada Kewajiban yang Berubah?

Simulasi kasus mengenai batas waktu pengunggahan dan persetujuan e-faktur telah dicantumkan oleh DJP pada Lampiran huruf A angka 3 Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2022.

Contoh, PT H melakukan penyerahan BKP dan membuat e-faktur pada 11 April 2022. Faktur pajak elektronik tersebut diunggah pada 14 Mei 2022. Sesuai dengan Pasal 18, e-faktur tersebut mendapat persetujuan DJP karena telah diunggah sebelum 15 Mei 2022.

Apabila PT H ternyata baru mengunggah e-faktur pada 16 Mei 2022, e-faktur yang dimaksud tidak mendapatkan persetujuan DJP karena waktu pengunggahannya telah melewati tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. (sap)

Baca Juga: Tarif PPN Urgen Dinaikkan, Pemerintah Singapura Temui DPR

Topik : faktur pajak, e-faktur, e-nofa, PPN, PER-03/PJ/2022, faktur pajak tidak lengkap

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet

Selasa, 05 Juli 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Alat Makan Hingga Kemasan Plastik Kena Cukai? DJBC: Masih Dikaji