SELANDIA BARU

Distrik Ini Berencana Terapkan 'Pajak Tempat Tidur', Apa Itu?

Redaksi DDTCNews | Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
Distrik Ini Berencana Terapkan 'Pajak Tempat Tidur', Apa Itu?

Ilustrasi. (foto: ahstatic)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah distrik Queenstown Lakes berencana mengenakan ‘pajak tempat tidur’ (bed tax) sebagai salah satu retribusi untuk pengunjung atau turis.

Bed tax bagi pengunjung Queenstown dan Wanaka ini kemungkinan akan dikenakan untuk akomodasi jangka pendek. Penyedia jasa seperti Airbnb juga berpotensi menjadi pihak yang terkena efek rencana kebijakan tersebut.

“Pungutan berdasarkan persentase antara 5% sampai 10% dan lebih baik dikumpulkan oleh pemerintah pusat,” kata Walikota Queenstown Lakes Jim Boult, seperti dikutip pada Kamis (28/3/2019).

Baca Juga:
Bertemu PM Selandia Baru, Jokowi Bahas Komitmen Investasi Rp149 Miliar

Jim merilis rincian rencana kebijakan ini menjelang referendum yang tidak mengikat untuk menguji dukungan masyarakat untuk retribusi pengunjung lokal. Referendum ini akan berlangsung pada 5 Juni 2019.

Dia berharap retribusi berupa bed tax ini dapat meningkatkan peningkatan penerimaan negara sekitar US$25 juta hingga US$40 juta setiap tahunnya. Tambahan penerimaan negara ini, sambungnya, bisa digunakan untuk belanja infrastruktur yang hingga saat ini masih sangat diperlukan.

Gagasan tentang bed tax sejatinya telah diperdebatkan selama bertahun-tahun di distrik ini. Namun, sudah sekian lama juga penyedia akomodasi menolak gagasan tersebut. Sementara, baru-baru ini, ada dukungan dari Airbnb karena dia berjuang untuk mengatur akomodasi jangka pendek di daerah perumahan.

Baca Juga:
Ikuti Langkah Selandia Baru, Negara Ini Pajaki Ternak-Ternak Sapi

Jim pun telah lama berpendapat bahwa pajak terhadap pengunjung/turis diperlukan di wilayahnya untuk menutupi biaya infrastruktur seperti transportasi. Wilayah ini dikunjungi sekitar 2 juta orang tiap tahunnya, tapi hanya mempunyai sekitar 24.000 pembayar pajak.

Retribusi yang ditargetkan pada penyedia akomodasi jangka pendek, paparnya, telah digunakan di beberapa negara wilayah lain. Model yang diusulkan akan melengkapi, tetapi tidak menggantikan metode pemulihan biaya yang ada seperti biaya pengguna.

“Kami ingin model akhir menjadi seadil mungkin pada pengguna akhir dan memiliki efek minimum pada penyedia akomodasi sehubungan dengan mengelola retribusi,” imbuh Jim.

Seperti dilansir Stuff, jika rencana ini dieksekusi, distrik Queenstown Lakes akan menjadi yang pertama kali – di Selandia Baru – menerapkan pajak turis regional. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 15 Maret 2024 | 18:00 WIB SELANDIA BARU

Otoritas Ini Naikkan Tarif Pajak atas Penghasilan dari Reksa Dana

Selasa, 05 Maret 2024 | 17:07 WIB KERJA SAMA EKONOMI

Bertemu PM Selandia Baru, Jokowi Bahas Komitmen Investasi Rp149 Miliar

Selasa, 29 Agustus 2023 | 13:00 WIB SELANDIA BARU

Tak Kunjung Ada Kesepakatan, Pajak Digital di Negara Ini Berlaku 2025

Minggu, 20 Agustus 2023 | 10:00 WIB SELANDIA BARU

Jika Kembali Terpilih, PM Selandia Baru Ini Janji Pangkas Tarif PPN

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Batas Waktu Mepet, Kenapa Sih Kita Perlu Lapor Pajak via SPT Tahunan?

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?