Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Dispenda Gandeng BPKP Susun Aturan Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
Dispenda Gandeng BPKP Susun Aturan Baru
wikimapia.org

PEKANBARU, DDTCNews – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru baru-baru ini melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau untuk membahas tata cara pemungutan pajak.

Kepala Dispenda Kota Pekanbaru Yuliasman membenarkan adanya konsultasi Dispenda Pekanbaru ke BPKP. Hal ini dilakukan supaya tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari akibat aturan-aturan penarikan pajak yang berlaku.

“Ya, tadi kami melakukan konsultasi ke BPKP Provinsi Riau, disitu ada beberapa pokok pembahasan yang kami pertanyakan. Pertama tentang prosedur (SOP) penarikan pajak, berapa estimasi pendapatan pajak di kota Pekanbaru, dan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak," jelas Yuliasman.

Baca Juga: Konsep PPh Final dan Pro-Kontra Penerapannya

Yuliasman juga menjelaskan soal masih banyaknya kebocoran dalam penerimaan pajak daerah di kota Pekanbaru. Hal ini mungkin terjadi karena ada pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk menyelewengkan penerimaan dalam proses penarikan pajak.

Masih menurut Yuliasman, kesempatan itu kadang digunakan oleh kalangan pengusaha yang memang tidak memiliki etikat baik untuk membayar pajaknya. Selain itu, seperti dikutip riauterkini.com, kalangan internal Dispenda juga dicurigai ikut menggunakan kesempatan ini.

Dispenda berjanji akan melakukan tindakan tegas bagi pengusaha yang bermain-main dengan pajak. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi maupun teguran. Tindakan tegas juga akan diberikan bagi kalangan internal Dispenda berupa pemutusan hubungan kerja.

Baca Juga: Produk Digital Luar Negeri Mulai Kena PPN, Seperti Apa?

"Tidak cukup sampai disitu, jika perlu, Dispenda juga berencana akan memublikasikan nama-nama perusahaan yang tidak patuh membayar pajak maupun yang berusaha memanfaatkan kesempatan untuk menyelewengkan pajak," katanya. (Amu)

Topik : pajak daerah, kota pekabaru,
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 29 Mei 2020 | 11:41 WIB
PMK 55/2020
Jum'at, 29 Mei 2020 | 11:19 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 11:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR