Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Dispenda Gandeng BPKP Susun Aturan Baru

0
0
wikimapia.org

PEKANBARU, DDTCNews – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru baru-baru ini melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau untuk membahas tata cara pemungutan pajak.

Kepala Dispenda Kota Pekanbaru Yuliasman membenarkan adanya konsultasi Dispenda Pekanbaru ke BPKP. Hal ini dilakukan supaya tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari akibat aturan-aturan penarikan pajak yang berlaku.

“Ya, tadi kami melakukan konsultasi ke BPKP Provinsi Riau, disitu ada beberapa pokok pembahasan yang kami pertanyakan. Pertama tentang prosedur (SOP) penarikan pajak, berapa estimasi pendapatan pajak di kota Pekanbaru, dan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak," jelas Yuliasman.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Task Force Hadapi Diskriminasi Dagang Uni Eropa

Yuliasman juga menjelaskan soal masih banyaknya kebocoran dalam penerimaan pajak daerah di kota Pekanbaru. Hal ini mungkin terjadi karena ada pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk menyelewengkan penerimaan dalam proses penarikan pajak.

Masih menurut Yuliasman, kesempatan itu kadang digunakan oleh kalangan pengusaha yang memang tidak memiliki etikat baik untuk membayar pajaknya. Selain itu, seperti dikutip riauterkini.com, kalangan internal Dispenda juga dicurigai ikut menggunakan kesempatan ini.

Dispenda berjanji akan melakukan tindakan tegas bagi pengusaha yang bermain-main dengan pajak. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi maupun teguran. Tindakan tegas juga akan diberikan bagi kalangan internal Dispenda berupa pemutusan hubungan kerja.

Baca Juga: Serang Balik, Uni Eropa Ancam Terapkan Pajak Pada Barang AS

"Tidak cukup sampai disitu, jika perlu, Dispenda juga berencana akan memublikasikan nama-nama perusahaan yang tidak patuh membayar pajak maupun yang berusaha memanfaatkan kesempatan untuk menyelewengkan pajak," katanya. (Amu)

“Ya, tadi kami melakukan konsultasi ke BPKP Provinsi Riau, disitu ada beberapa pokok pembahasan yang kami pertanyakan. Pertama tentang prosedur (SOP) penarikan pajak, berapa estimasi pendapatan pajak di kota Pekanbaru, dan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak," jelas Yuliasman.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Task Force Hadapi Diskriminasi Dagang Uni Eropa

Yuliasman juga menjelaskan soal masih banyaknya kebocoran dalam penerimaan pajak daerah di kota Pekanbaru. Hal ini mungkin terjadi karena ada pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk menyelewengkan penerimaan dalam proses penarikan pajak.

Masih menurut Yuliasman, kesempatan itu kadang digunakan oleh kalangan pengusaha yang memang tidak memiliki etikat baik untuk membayar pajaknya. Selain itu, seperti dikutip riauterkini.com, kalangan internal Dispenda juga dicurigai ikut menggunakan kesempatan ini.

Dispenda berjanji akan melakukan tindakan tegas bagi pengusaha yang bermain-main dengan pajak. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi maupun teguran. Tindakan tegas juga akan diberikan bagi kalangan internal Dispenda berupa pemutusan hubungan kerja.

Baca Juga: Serang Balik, Uni Eropa Ancam Terapkan Pajak Pada Barang AS

"Tidak cukup sampai disitu, jika perlu, Dispenda juga berencana akan memublikasikan nama-nama perusahaan yang tidak patuh membayar pajak maupun yang berusaha memanfaatkan kesempatan untuk menyelewengkan pajak," katanya. (Amu)

Topik : pajak daerah, kota pekabaru,
artikel terkait
Kamis, 18 April 2019 | 13:51 WIB
KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 12 April 2019 | 13:42 WIB
KABUPATEN LUMAJANG
Kamis, 11 April 2019 | 17:58 WIB
KABUPATEN CIREBON
Rabu, 10 April 2019 | 16:48 WIB
KOTA PALANGKA RAYA
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI