Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Dirjen Pajak Beberkan Celah Penyalahgunaan Kewenangan Fiskus

A+
A-
3
A+
A-
3
Dirjen Pajak Beberkan Celah Penyalahgunaan Kewenangan Fiskus

Dirjen Pajak Robert Pakpahan dalam wawancara eksklusif dengan DDTCNews

BOGOR, DDTCNews – Proses bisnis yang masih terpisah-pisah serta penggunaan sistem manual menjadi celah penyalahgunaan kewenangan oleh fiskus.

Kedua poin tersebut menjadi penekanan Dirjen Pajak Robert Pakpahan saat menjelaskan masih adanya temuan fiskus yang terjerat kasus hukum. Oleh karena itu, menurutnya, integrase proses bisnis dalam satu sistem menjadi agenda perbaikan ke depan.

“Kalau sekarang sistemnya masih terpisah dan itu bahaya,” katanya dalam Media Gathering Ditjen Pajak (DJP), Selasa (11/12/2018).

Baca Juga: Pelanggan Netflix dan Spotify? Anda Bakal Dikenai PPN 10% Bulan Depan

Robert menjabarkan untuk saat ini, sistem informasi DJP belum paripurna mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Tercatat, sistem berbasis elektronik baru mengakomodir data NPWP, SPT, pembayaran dan tagihan pajak.

Sementara, proses bisnis terkait keberatan, pemeriksaan, dan penyidikan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem. Ketiga aspek inilah yang kemudian membuat fiskus tergoda untuk menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi.

“Saat ini sistem belum kuat meng-handle proses pemeriksaan, penyidikan, dan keberatan. Makanya, kita bangun sistem pada 2019 dengan core tax sebagai poses reformasi administrasi,” jelas Robert.

Baca Juga: Sah! Ini 6 Perusahaan yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Produk Digital

Melalui peningkatan kemampuan sistem informasi ini, proses bisnis diharapkan dapat berpindah dari manual menjadi otomatisasi. Dengan demikian, akan ada standar yang jelas dalam menentukan derajat risiko wajib pajak berbasis data yang lengkap.

"Sehingga yang diperiksa itu ada standarnya dan tidak ada unsur subjektivitas,” katanya.

Seperti diketahui, pembaruan sistem administrasi dilakukan secara bertahap sejak tahun ini. Core tax rencananya akan siap pada 2021 dan digunakan penuh pada 2024 mendatang. Total anggaran untuk reformasi administrasi pajak ini menelan biaya senilai Rp3,1 triliun. (kaw)

Baca Juga: Mau Melamar Kerja Butuh NPWP? Ini Kata Kring Pajak DJP
Topik : keberatan, pemeriksaan, penyidikan, Ditjen Pajak, Robert Pakpahan, fiskus
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 01 Juli 2020 | 09:52 WIB
PER-12/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 17:19 WIB
PER-11/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 16:35 WIB
PER-12/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 18:14 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:57 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:45 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:14 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:56 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:03 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:56 WIB
INGGRIS