KANWIL DJP BANTEN

Diduga Pakai Faktur Pajak Fiktif, Tersangka Diserahkan ke Kejari

Muhamad Wildan | Minggu, 09 Oktober 2022 | 11:30 WIB
Diduga Pakai Faktur Pajak Fiktif, Tersangka Diserahkan ke Kejari

TANGERANG SELATAN, DDTCNews - Penyidik Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Banten menyerahkan tersangka tindak pidana perpajakan berinisial TS ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan.

Kanwil DJP Banten menyebut TS ditengarai telah menggunakan faktur pajak fiktif pada masa Januari 2015 hingga Desember 2016.

"Perbuatan tersangka telah menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara senilai Rp2,07 miliar," sebut Kanwil DJP Banten, dikutip pada Minggu (9/10/2022).

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Usul Insentif Pajak untuk Warga yang Adopsi Hewan Liar

Menurut kanwil, TS memperoleh faktur pajak fiktif dari JM dan REB. Kemudian, faktur pajak itu dikreditkan oleh TS melalui PT BPS. Hal ini mengakibatkan pajak yang dibayar oleh PT BPS menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

Akibat perbuatan tersebut, TS terancam dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun hingga 6 tahun dan denda sebesar 2 kali hingga 6 kali dari jumlah pajak dalam faktur pajak sesuai dengan pasal 39A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Berkat adanya kerja sama antara Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya, dan Kejati Banten, berkas perkara tersangka TS sudah dinyatakan lengkap atau P-21 dan barang bukti telah diserahkan pada 3 Oktober 2022.

Baca Juga:
Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Penanganan atas kasus tersebut diharapkan dapat menjadi peringatan bagi para pelaku tindak pidana pajak lainnya sekaligus menunjukkan keseriusan DJP dalam melakukan penegakan hukum.

"[Penegakan hukum] juga untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN," jelas kanwil. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN