Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dianggap Ganggu Kedaulatan, Prancis dan Jerman Tolak Libra-Facebook

0
0

HELSINKI, DDTCNews – Pemerintah Prancis dan Jerman sepakat akan memblokir mata uang digital Libra yang dikembangkan Facebook karena dianggap mengancam kedaulatan moneter pemerintah. Libra juga dianggap menimbulkan risiko finansial serta penyalahgunaan.

Menteri Keuangan Prancis Bruno le Maire dan Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengeluarkan kritik dalam pernyataan pada pertemuan menteri keuangan zona euro di Helsinki, Finlandia. Keduanya sepakat akan mengejar pendekatan regulasi yang tangguh jika Libra meminta izin beroperasi di Eropa.

Libra dianggap melemahkan kedaulatan moneter negara-negara di blok itu dan merusak stabilitas keuangan di Eropa. “Prancis dan Jerman menganggap Libra-Facebook, gagal meyakinkan bahwa risiko itu akan ditangani dengan tepat," bunyi pernyataan itu, Jumat (14/9/2019).

Baca Juga: Tarif PPN Perjalanan dengan Kereta Jarak Jauh Dipangkas

Kedua menteri mengatakan mereka tetap mendukung pengembangan mata uang publik alternatif, dan rencana resmi itu sudah berlangsung untuk cryptocurrency publik yang dirancang Bank Sentral Eropa.

Le Maire telah menjadi penentang Libra sejak Facebook meluncurkan proyek tersebut Juni lalu. Selain khawatir cryptocurrency tersebut dapat merusak kedaulatan mata uang negara, dia juga menyoroti masalah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan dominasi pasar.

Lebih lanjut, Le Maire menyatakan telah berbicara dengan Presiden ECB Mario Draghi dan Christine Lagarde—yang akan menjadi kepala bank sentral berikutnya—terkait dengan penciptaan ‘mata uang digital publik’.

Baca Juga: Jerman Bakal Kerek Pajak Penerbangan

Tidak seperti mata uang yang didukung bank sentral, Libra akan diawasi organisasi nirlaba independen yang disebut Asosiasi Libra yang berbasis di Swiss. Pendiri Asosiasi Libra adalah Facebook bersama 27 perusahaan lain seperti PayPal, Visa dan Mastercard.

Sebelumnya, Asosiasi Libra mengatakan akan mengajukan lisensi pembayaran di Swiss sekaligus menjadikan negara itu pusat otoritas pengawas utamanya. Asosiasi itu juga mengklaim Libra dapat menghadapi aturan ketat yang umumnya berlaku pada bank, serta aturan antipencucian uang

Kepala Kebijakan dan Komunikasi Asosiasi Libra Dante Disparte mengatakan pihaknya sengaja merancang waktu perilisan Libra dengan durasi panjang. Hal itu ditujukan agar dapat melakukan diskusi, mendidik pemangku kepentingan dan memasukkan umpan balik mereka ke dalam desain.

Baca Juga: Prancis Desak Uni Eropa Terapkan Pajak Bahan Bakar Pesawat & Kapal

Dia menegaskan Asosiasi Libra berkomitmen bekerja dengan otoritas terkait agar dapat menerapkan Libra yang aman, transparan, dan fokus pada konsumen. Tujuan Libra adalah memberikan opsi pembayaran yang cepat dengan biaya rendah dan opsi transfer uang yang mudah.

“Kami menyadari blockchain adalah teknologi yang sedang berkembang, dan para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana penerapannya dalam kebijakan sistem keuangan mereka,” kata Disparte seperti dilansir cnbc.com. (MG-nor/Bsi)

Baca Juga: Libra Facebook Terancam Ditolak

Libra dianggap melemahkan kedaulatan moneter negara-negara di blok itu dan merusak stabilitas keuangan di Eropa. “Prancis dan Jerman menganggap Libra-Facebook, gagal meyakinkan bahwa risiko itu akan ditangani dengan tepat," bunyi pernyataan itu, Jumat (14/9/2019).

Baca Juga: Tarif PPN Perjalanan dengan Kereta Jarak Jauh Dipangkas

Kedua menteri mengatakan mereka tetap mendukung pengembangan mata uang publik alternatif, dan rencana resmi itu sudah berlangsung untuk cryptocurrency publik yang dirancang Bank Sentral Eropa.

Le Maire telah menjadi penentang Libra sejak Facebook meluncurkan proyek tersebut Juni lalu. Selain khawatir cryptocurrency tersebut dapat merusak kedaulatan mata uang negara, dia juga menyoroti masalah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan dominasi pasar.

Lebih lanjut, Le Maire menyatakan telah berbicara dengan Presiden ECB Mario Draghi dan Christine Lagarde—yang akan menjadi kepala bank sentral berikutnya—terkait dengan penciptaan ‘mata uang digital publik’.

Baca Juga: Jerman Bakal Kerek Pajak Penerbangan

Tidak seperti mata uang yang didukung bank sentral, Libra akan diawasi organisasi nirlaba independen yang disebut Asosiasi Libra yang berbasis di Swiss. Pendiri Asosiasi Libra adalah Facebook bersama 27 perusahaan lain seperti PayPal, Visa dan Mastercard.

Sebelumnya, Asosiasi Libra mengatakan akan mengajukan lisensi pembayaran di Swiss sekaligus menjadikan negara itu pusat otoritas pengawas utamanya. Asosiasi itu juga mengklaim Libra dapat menghadapi aturan ketat yang umumnya berlaku pada bank, serta aturan antipencucian uang

Kepala Kebijakan dan Komunikasi Asosiasi Libra Dante Disparte mengatakan pihaknya sengaja merancang waktu perilisan Libra dengan durasi panjang. Hal itu ditujukan agar dapat melakukan diskusi, mendidik pemangku kepentingan dan memasukkan umpan balik mereka ke dalam desain.

Baca Juga: Prancis Desak Uni Eropa Terapkan Pajak Bahan Bakar Pesawat & Kapal

Dia menegaskan Asosiasi Libra berkomitmen bekerja dengan otoritas terkait agar dapat menerapkan Libra yang aman, transparan, dan fokus pada konsumen. Tujuan Libra adalah memberikan opsi pembayaran yang cepat dengan biaya rendah dan opsi transfer uang yang mudah.

“Kami menyadari blockchain adalah teknologi yang sedang berkembang, dan para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana penerapannya dalam kebijakan sistem keuangan mereka,” kata Disparte seperti dilansir cnbc.com. (MG-nor/Bsi)

Baca Juga: Libra Facebook Terancam Ditolak
Topik : Libra, Facebook, Prancis, Jerman
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 03 Oktober 2019 | 11:24 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA