Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Di Forum G-20, Indonesia Dorong Pembentukan Dana Kesehatan Global

A+
A-
5
A+
A-
5
Di Forum G-20, Indonesia Dorong Pembentukan Dana Kesehatan Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada G-20 High Level International Seminar: Strengthening Global Health Architecture, Kamis (17/2/2022).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Indonesia mendorong pembentukan dana kesehatan global sebagai upaya memitigasi terjadinya krisis kesehatan pada masa depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran kepada dunia tentang pentingnya membuat pendanaan untuk menangani krisis kesehatan.

Menurutnya, dana kesehatan global akan membuat dunia lebih siap menghadapi krisis kesehatan yang mungkin terjadi setelah pandemi Covid-19, terutama pada negara-negara berkembang dengan sistem kesehatan terbatas.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

"Dalam hal ini, pendanaan harus diprioritaskan untuk negara dengan kebutuhan yang terbesar dan mendukung mereka memperkuat sistem kesehatannya sendiri," katanya pada G-20 High Level International Seminar: Strengthening Global Health Architecture, Kamis (17/2/2022).

Sri Mulyani menuturkan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang berat pada perekonomian dunia. Dalam hal ini, semua negara di dunia perlu lebih siap dalam menghadapi pandemi yang terjadi pada masa depan.

Saat ini, lanjutnya, telah terbentuk G-20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF), satuan kerja antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan di bawah G-20 untuk upaya penguatan prevention, preparedness, and response (PPR) dalam krisis kesehatan.

Baca Juga: Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Menurut menkeu, PPR menjadi salah satu langkah yang diperlukan untuk memperkuat arsitektur kesehatan global, selain membangun ketahanan sistem kesehatan global dan harmonisasi standar protokol kesehatan global.

Senada, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai dana kesehatan global akan membuat upaya penanganan pandemi pada masa depan akan lebih terukur dan cepat. Alhasil, penanganan pandemi akan lebih efektif sehingga dampak pada kesehatan dan ekonomi dunia bisa dikendalikan.

"Kita memerlukan pendanaan ini karena kita harus memiliki sumber daya cukup sehingga dapat menangani pandemi secara cepat," ujarnya.

Baca Juga: Dunia Dibayangi Resesi, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Resilien

Para peserta juga sepakat seluruh negara G-20 harus berkomitmen untuk memperkuat arsitektur global. Penanganan pandemi yang lambat dinilai akan membutuhkan dana yang lebih besar serta menimbulkan dampak kerusakan parah pada perekonomian dunia. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, dana kesehatan global, presidensi g20, kesepakatan internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 01 September 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Indonesia Rentan terhadap Dampak Perubahan Iklim

Rabu, 31 Agustus 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perkuat Kapasitas Fiskal Daerah, Anggaran TKD 2023 Capai Rp799 Triliun

Selasa, 30 Agustus 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Berpotensi Persempit Ruang Fiskal 2023, Ini Kata Sri Mulyani

Selasa, 30 Agustus 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kepada DPR, Sri Mulyani Sampaikan Rencana Privatisasi 5 BUMN

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:00 WIB
KABUPATEN KUPANG

Siap-Siap! Pemda Ini Adakan Program Pemutihan PBB Sampai 30 November

Minggu, 02 Oktober 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara