Review
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Data Kartu Kredit Hanya Untuk Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Data Kartu Kredit Hanya Untuk Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Menanggapi pemberitaan di media masa akhir-akhir ini tentang kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit, Ditjen Pajak akhirnya menyampaikan beberapa poin klarifikasi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama menyatakan, data-data nasabah terkait transaksi kartu kredit yang dilaporkan kepada Ditjen Pajak semata-mata hanya digunakan untuk tujuan perpajakan dan tidak untuk tujuan yang lain.

“Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Ditjen Pajak memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diterima dari pihak lain,” katanya dalam siaran pers beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Bertambah Lagi, Ini Daftar Yurisdiksi yang Tukar Informasi dengan DJP

Menurutnya, data transaksi kartu kredit akan dimanfaatkan untuk mengawasi kepatuhan perpajakan, yaitu sebagai pembanding atas data penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan.

Dia menegaskan, sepanjang seluruh penghasilan pengguna kartu kredit telah dilaporkan dengan benar, jelas, dan lengkap, serta tagihan kartu kredit masih dalam kewajaran penghasilan tersebut, maka tidak akan terdapat masalah terkait perpajakan pengguna kartu.

Tidak Langsung Diperiksa

Baca Juga: Pegawai DJP Mulai Masuk Kantor, Layanan Telepon Kring Pajak Dibuka

Hestu mengatakan, dalam hal transaksi kartu kredit secara konsisten melebihi kewajaran penghasilan yang dilaporkan dalam SPT, namun transaksi memang tidak terkait dengan penggunaan penghasilan, misalnya untuk keperluan kantor atau orang lain, petugas pajak tidak akan serta merta menetapkan pajak atas ketidakwajaran transaksi kartu kredit.

Penetapan pajak akan didahului dengan permintaan klarifikasi, konseling dan himbauan pembetulan SPT, sebelum ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak. “Pada setiap langkah tersebut, wajib pajak pengguna kartu kredit akan diberikan kesempatan untuk mengklarifikasikan bahwa penggunaan kartu kredit tidak terkait dengan penghasilannya,” jelasnya.

Hestu menerangkan, data transaksi kartu kredit hanya satu dari ratusan jenis data yang wajib disampaikan oleh 67 institusi kepada Ditjen Pajak. Pelaporan data termasuk data kepemilikan kendaraan bermotor, IMB, kepemilikan hotel/restoran dan ijin usaha telah berjalan beberapa tahun dan sampai dengan saat ini tidak terdapat permasalahan yang berarti terhadap kepemilikan kendaraan bermotor, pemohon IMB dan pemilik ijin usaha.

Baca Juga: Pelaporan Insentif Pajak dan Kebijakan WFH Fiskus Jadi Terpopuler

Praktik Ini Lazim Diterapkan

Pelaporan data kartu kredit kepada otoritas pajak merupakan praktik yang sudah lama terjadi di negara lain seperti Jepang dan Korea, bahkan sudah mencakup data simpanan (tabungan dan deposito) tanpa adanya dampak negatif terhadap sektor keuangan dan perbankan.

“Karena itu, kekhawatiran akan terjadinya penurunan penggunaan dan transaksi kartu kredit dalam jangka panjang adalah kekhawatiran yang tidak berdasar,” tambahnya.

Baca Juga: WFO dan WFH Pegawai DJP Bakal Dievaluasi Sesuai Perkembangan Covid-19

Indonesia saat ini sedang menuju era keterbukaan keuangan dan perbankan untuk tujuan perpajakan dengan komitmen untuk melaksanakan Automatic Exchange of Information pada 2018.

“Dalam era ini, penyampaian data transaksi keuangan dan perbankan kepada otoritas pajak akan menjadi sesuatu yang lazim,” ujar Hestu.

Hestu berharap, kontroversi penyampaian data kartu kredit kepada Ditjen Pajak saat ini menjadi sarana pembelajaran bagi semua pihak untuk menjadi lebih sadar dan patuh pajak dalam menyongsong era keterbukaan keuangan dan perbankan untuk tujuan perpajakan.*

Baca Juga: Aplikasi Pelaporan Realisasi Diskon 30% PPh Pasal 25 Selesai Juni 2020
Topik : berita pajak, kartu kredit, pertukaran informasi, data nasabah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 06 Mei 2020 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 05 Mei 2020 | 08:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 04 Mei 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 02 Mei 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
berita pilihan
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:31 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:25 WIB
HONG KONG
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:11 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 09:34 WIB
DDTC NEWSLETTER
Selasa, 02 Juni 2020 | 09:01 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 02 Juni 2020 | 07:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI