Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Danai Penanganan Corona, Minuman Keras Kena Pajak Ekstra 70%

A+
A-
0
A+
A-
0
Danai Penanganan Corona, Minuman Keras Kena Pajak Ekstra 70%

Ilustrasi.

NEW DELHI, DDTCNews—Pemerintah Delhi, India berencana menerapkan pajak ekstra 70% untuk setiap pembelian minuman beralkohol mulai hari ini, Selasa (5/5/2020) guna mendanai penanganan virus Corona atau Covid-19.

Ketua Menteri Delhi Arvind Kejriwal mengatakan kebijakan itu untuk merespons tingginya permintaan minuman beralkohol saat lockdown wilayah dilonggarkan. Pajak itu juga akan digunakan untuk mendanai penanganan pandemi di Delhi.

“Pajak baru ini akan menjadi pendanaan khusus untuk penanganan virus Corona," katanya dalam pesan yang dirilis Senin (4/5/2020).

Baca Juga: Ini Catatan Negara Berkembang Soal Proposal Pajak Digital OECD

Toko-toko minuman keras di Delhi kembali beroperasi Senin kemarin. Delhi sebenarnya mendapat kelonggaran karena kebijakan lockdown pemerintah India sebenarnya berlaku sampai dengan 17 Mei 2020 dari 24 Maret 2020.

Tak lama setelah toko dibuka, ribuan orang datang dan mengantri panjang untuk membeli minuman keras. Tak ada yang mematuhi pedoman menjaga jarak sosial, sehingga pihak berwenang sempat menutup banyak toko.

Dengan pelonggaran lockdown, polisi membolehkan toko-toko tetap buka dari pukul 09.00 pagi sampai 06.30 malam.

Baca Juga: Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

Perhitungan pajak ekstra minuman keras itu juga sederhana. Tarif 70% itu dikenakan terhadap penjualan eceran per botol. Misal, harga botol minuman keras sebelum kena pajak sebesar Rs1.000 per botol, maka kini menjadi Rs1.700 per botol.

Kebijakan mengenakan pajak ekstra pada minuman keras pertama kali dipertimbangkan pada rapat kabinet yang dipimpin Kejriwal pada Senin pagi. Rapat itu menjadi yang pertama kali digelar setelah pelonggaran lockdown.

Sehari sebelumnya, Kejriwal sempat menyatakan bahwa pendapatan pemerintah dan kegiatan ekonomi di Delhi sangat terdampak. Pendapatan pada April 2020 hanya Rs300 crore atau turun 91% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rs3.500 crore.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Tambahan di Luar RUU

“Kini pemerintah berusaha memanen lebih banyak pendapatan dari penjualan minuman keras karena lockdown telah memengaruhi kegiatan bisnis dan pengumpulan pajak,” tutur Kejriwal dilansir dari Ndtv.

Pemerintah Delhi juga menerbitkan lisensi minuman keras kepada beberapa perusahaan pariwisata. Nanti, perusahaan tersebut dapat mengeluarkan lisensi kepada pengusaha yang ingin tokonya menjual minuman keras. (rig)

Baca Juga: OECD Sebut Ekonomi Global Mulai Tunjukkan Sinyal Pemulihan
Topik : efek virus corona, tarif pajak, pajak ekstra, minuman keras, india, delhi, internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:56 WIB
INGGRIS
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:26 WIB
THAILAND
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:56 WIB
PRANCIS
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK