Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Cara Minta Izin Pembukuan Berbahasa Inggris dengan Satuan Rupiah

A+
A-
0
A+
A-
0
Cara Minta Izin Pembukuan Berbahasa Inggris dengan Satuan Rupiah

WAJIB pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Namun, wajib pajak bisa saja menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dengan mata uang rupiah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan atau pemberitahuan untuk mendapatkan izin tertulis dari menteri keuangan.

Nah, DDTCNews akan menjelaskan cara pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan berbahasa Inggris dengan satuan mata uang rupiah. Untuk diingat, pemberitahuan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah dimulainya tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris tersebut.

Baca Juga: Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Pemberitahuan disampaikan kepada kepala KPP tempat WP terdaftar atau unit yang ditetapkan dirjen pajak secara elektronik melalui laman Ditjen Pajak (DJP) atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem DJP sesuai dengan contoh format Lampiran A dalam Perdirjen Pajak PER-24/2020.

Lalu, pemberitahuan ditandatangani secara digital dengan disertai kelengkapan persyaratan. Pertama, pernyataan dari WP orang pribadi yang bersangkutan yang menyatakan pembukuan atau pencatatan WP akan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang rupiah.

Sementara itu, bagi WP badan, pernyataan tersebut bisa berasal dari pimpinan tertinggi WP badan atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan.

Baca Juga: PPN atas Sembako, Adil atau Tidak? Cari Tahu di Sini

Kedua, memiliki surat keterangan fiskal yang masih berlaku pada saat pemberitahuan disampaikan. Pemenuhan kelengkapan persyarfatan ini dilakukan dengan cara mencantumkan kode verifikasi yang terdapat dalam surat keterangan fiskal.

Setelah itu, DJP akan melakukan penelitian permohonan wajib pajak. Apabila permohonan diterima, DJP akan memberikan nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah

DJP juga akan memberikan notifikasi jika pemberitahuan wajib pajak tidak memenuhi persyaratan. Penerbitan, baik nomor administrasi pemberitahuan maupun notifikasi, akan otomatis segera setelah pemberitahuan disampaikan.

Baca Juga: Rancangan PPN Multitarif, Begini Catatan Fraksi di DPR

Wajib pajak yang memperoleh notifikasi dapat menghubungi KPP tempat WP terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh dirjen pajak untuk melakukan klarifikasi dan/atau perbaikan data administrasi perpajakan.

Wajib pajak yang telah melakukan perbaikan data administrasi pajak dapat kembali menyampaikan pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sepanjang memenuhi ketentuan dan jangka waktu penyampaian pemberitahuan. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi-Fraksi di DPR Soal Kenaikan Tarif PPN
Topik : tips pajak, administrasi pajak, pembukuan, uu kup

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Henry Dharmawan

Kamis, 16 September 2021 | 10:22 WIB
Terima kasih DDTCNews selalu memberikan tips-tips pajak. Semoga selalu bermanfaat bagi Wajib Pajak yang ingin mengimplementasinya.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 15:30 WIB
RUU KUP

Soal Bantuan Penagihan Pajak RUU KUP, DPR Beri Sejumlah Catatan

Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menyelenggarakan Pencatatan untuk Tujuan Perpajakan

Rabu, 22 September 2021 | 14:23 WIB
RUU KUP

Soal PPN Sembako di RUU KUP, Ini Pandangan DPR

Rabu, 22 September 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

21 Proses Bisnis DJP Bakal Terintegrasi, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak