Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Cara Mengajukan Permohonan Revaluasi Aktiva Tetap Berwujud

A+
A-
5
A+
A-
5
Cara Mengajukan Permohonan Revaluasi Aktiva Tetap Berwujud

REVALUASI atau penilaian kembali aktiva tetap merupakan hal yang umum dilakukan oleh perusahaan. Revaluasi biasanya dilakukan apabila nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai wajar.

Revaluasi aktiva tetap ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak badan karena akan berpengaruh pada nilai aset mereka, pelaporan akuntansi, serta laporan yang berhubungan dengan pajak.

Revaluasi dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik dan Hak Guna Bangunan (HGB) atau seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Baca Juga: Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 08 Lewat e-Faktur 3.2

Perusahaan dapat melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Selain itu, perusahaan yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap adalah wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar AS.

DDTCNews kali ini menjabarkan cara mengajukan permohonan revaluasi aktiva tetap berwujud untuk tujuan perpajakan. Mula-mula, wajib pajak diharuskan mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil DJP paling lama 1 tahun sejak tanggal pelaporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Baca Juga: Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2

Kemudian, surat permohonan itu dilampiri sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. Pertama, fotokopi surat izin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah yang dilegalisir oleh instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut.

Kedua, laporan penilaian perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Ketiga, daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II PER-12/PJ/2009.

Selanjutnya, melampirkan laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik. Untuk diingat, selisih lebih revaluasi aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan PPh final sebesar 10%.

Baca Juga: Cara Aktivasi Menu PPS di DJP Online

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama untuk 12 bulan kepada Kepala Kanwil DJP bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

Meski begitu, pembayaran PPh revaluasi secara angsuran tersebut hanya berlaku untuk wajib pajak badan yang memang tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pembayaran pajak penghasilan lantaran kondisi keuangannya. (Bsi)

Baca Juga: Cara Buat Faktur Pajak Kode Transaksi 04 Lewat e-Faktur Versi 3.2
Topik : Cara Mengajukan Permohonan Revaluasi Aktiva Tetap Berwujud, tips pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 13 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Membuat Faktur Pajak Pengganti Melalui e-Faktur Versi 3.2

Senin, 09 Mei 2022 | 13:47 WIB
TIPS PAJAK

Cara Membuat Faktur Pajak Kode 01 Melalui e-Faktur Versi 3.2

Senin, 02 Mei 2022 | 09:30 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Registrasi e-Faktur 3.2

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak