Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Cara Hitung Kredit Pajak Masukan Sebelum Dikukuhkan Sebagai PKP

A+
A-
11
A+
A-
11
Cara Hitung Kredit Pajak Masukan Sebelum Dikukuhkan Sebagai PKP

PENGUSAHA wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) apabila peredaran burto atau omzet mencapai Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku. Batas pelaporan paling lama dilakukan pada akhir bulan berikutnya.

Dalam ketentuan lama, pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Namun, setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, terdapat relaksasi pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha sebelum dikukuhkan sebagai PKP.

Aturan pelaksana mengenai relaksasi tersebut diatur dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 18/2021 tentang Pelaksanaan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Mekanisme pengkreditan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Dalam pedoman tersebut, besaran pajak masukan yang bisa dikreditkan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut.

Sementara itu, untuk pajak keluaran yang seharusnya dipungut terhitung sejak pengusaha telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP hingga sebelum tanggal pengukuhan. Tanggal pengukuhan tercantum dalam surat pengukuhan PKP.

Untuk itu, perhitungan pajak masukan didasarkan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selama periode tersebut. Lalu, PPN yang tercantum dalam faktur pajak maupun dokumen yang dipersamakan dengan itu tidak dapat menjadi dasar perhitungan besaran pajak masukan.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Pedoman pengkreditan pajak masukan tersebut dapat dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan/atau penetapan kewajiban PPN melalui pemeriksaan.

Contoh kasus:
PT ABC memiliki periode tahun buku Januari—Desember 2020. Pada Januari 2020—31 Mei 2020, diketahui PT ABC membukukan peredaran bruto Rp4,8 miliar. Ini berarti PT ABC wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama 30 Juni 2020.

Akan tetapi, PT ABC baru melaporkan usahanya pada 20 September 2020. Penyerahan barang kena pajak (BKP) oleh PT ABC untuk periode 30 Juni 2020 sampai dengan 20 September 2020 senilai Rp2,5 miliar. (vallen/rig)

Baca Juga: Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Perhitungan pajak masukan atas penyerahan BKP sebelum PT ABC dikukuhkan sebagai PKP, yaitu sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut:
(Rp2.500.000.000 x 10%) = Rp250.000.000
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan:
(Rp250.000.000 x 80%) = Rp200.000.000 -
Jumlah PPN kurang bayar = Rp 50.000.000

Topik : tips pajak, tips, pajak masukan, pengusaha kena pajak, pajak, PKP, PMK 18/2021

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:23 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

Tips Menerjemahkan Dokumen Lokal Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022

Rupiah Lanjutkan Penguatan Terhadap Dolar AS & Mata Uang Negara Mitra

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:00 WIB
MALAYSIA

Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

Rabu, 10 Agustus 2022 | 08:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak? DJP Bisa Lakukan Penagihan Aktif Ini

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan