Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Cacat Formil, Pemerintah dan DPR Siapkan Revisi UU Cipta Kerja

A+
A-
2
A+
A-
2
Cacat Formil, Pemerintah dan DPR Siapkan Revisi UU Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan DPR RI akan merevisi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan UU 12/2011 s.t.d.d UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi atas 2 UU tersebut diperlukan untuk harmonisasi dan mendukung pelaksanaan UU Cipta Kerja pascaputusan MK.

"Pemerintah akan menyampaikan surat kepada pimpinan DPR untuk memasukkan revisi undang-undang ke dalam prolegnas prioritas. Daftar kumulatif terbuka ini juga sudah diberikan keputusannya oleh MK," ujar Airlangga, Senin (29/11/2021).

Baca Juga: Mulai Sekarang, Omzet Rp500 Juta WP OP UMKM Tidak Kena Pajak

Seperti yang telah diberikan sebelumnya, MK melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga bertentangan dengan UUD 1945 dan cacat formil.

MK menyatakan UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional secara bersyarat dan pemerintah bersama DPR harus melakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja paling lama dalam waktu 2 tahun. Bila tidak ada perbaikan, UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Dalam putusannya, MK memerintahkan adanya pembentukan landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law yang memiliki sifat khusus.

Baca Juga: Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Landasan hukum tersebut digunakan untuk memperbaiki UU Cipta Kerja guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku, dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Di tengah masa perbaikan UU Cipta Kerja, pemerintah tidak diperkenankan untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis berdasarkan UU Cipta Kerja atau mengeluarkan aturan pelaksana baru. Pemerintah mengklaim aturan turunan yang terbit sebelum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 masih tetap berlaku. (sap)

Baca Juga: Serupa UU Ciptaker, UU HKPD Izinkan Pemerintah Ubah Tarif Pajak Daerah
Topik : UU Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi, UU PPh, UU PPN, UU KUP, Jokowi, investasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 06 Januari 2022 | 18:22 WIB
PELAPORAN SPT

Wajib Pajak PPh Seperti Ini Dikecualikan dari Kewajiban Lapor SPT

Kamis, 06 Januari 2022 | 16:03 WIB
PELAPORAN SPT

Awas, SPT Dianggap Tidak Disampaikan Wajib Pajak Jika Ini Terjadi

Senin, 03 Januari 2022 | 12:31 WIB
OPINI PAJAK

PPh Imbalan Natura Sehubungan dengan Pekerjaan dan Persoalannya

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak