Berita
Minggu, 12 Juli 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:01 WIB
PERJANJIAN DAGANG
Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
PERIZINAN
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Bukukan Penjualan di Jepang, Amazon Bayar Pajak Rp3,8 Triliun

A+
A-
3
A+
A-
3
Bukukan Penjualan di Jepang, Amazon Bayar Pajak Rp3,8 Triliun

Ilustrasi.

TOKYO, DDTCNews – Amazon.com Inc. membayar pajak perusahaan senilai hampir 30 miliar yen (setara Rp3,8 triliun) di Jepang selama dua tahun terakhir.

Amazon membayar pajak tersebut setelah mengubah kebijakannya untuk membukukan penjualan di Jepang. Hal ini membuat penghasilan yang diperoleh unit Amazon di Jepang menjadi lebih besar dan berimplikasi pada jumlah tagihan pajak yang lebih tinggi

“Di bawah kebijakan baru, Amazon Jepang membayar pajak perusahaan senilai hampir 30 miliar yen selama dua tahun terakhir,” demikian pernyataan Amazon, Senin (23/12/2019)

Baca Juga: Think Tank AS: Pajak Transaksi Elektronik Indonesia Diskriminatif

Salah satu unit Amazon Jepang, Amazon Japan G.K., sebelumnya menjalankan bisnis dengan menerima biaya outsourcing dari perusahaan induknya di Amerika Serikat (AS). Dengan demikian, unit tersebut pada dasarnya tidak terlibat dalam pembuatan kontrak dengan mitra bisnisnya di Asia.

Hal itu membuat unit Amazon ini dapat menghindari tagihan pajak yang lebih tinggi. Namun, Amazon Japan G.K. mulai membuat kontrak sendiri setelah terjadi merger dengan unit logistik dan penjualan retail pada Mei 2016.

Merger tersebut dilakukan untuk memperluas operasi dan memanfaatkan lebih banyak peluang bisnis di Jepang. Pasalnya, dengan memiliki unit Jepang menjadi badan utama untuk menandatangani kontrak, Amazon dimungkinkan memasuki sektor-sektor yang sangat diatur seperti produk medis.

Baca Juga: AS Investigasi 9 Negara Soal Pajak Digital, Ini Komentar IBM

Lebih lanjut, pada 2017 dan 2018, Amazon membayar pajak perusahaan senilai lebih dari 10 miliar yen (setara Rp1,2 triliun). Sementara itu, diperkirakan Amazon akan membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar pada 2019 melihat rekor penjualan yang diharapkan.

Adapun Amazon memulai bisnisnya di Jepang pada 2000. Kini Amazon dan perusahaan digital raksasa lainnya menjadi sorotan pengawasan dari berbagai yurisdiksi. Seperti dilansir japantimes.co.jp, pengawasan tersebut menyoroti tentang cara penanganan tagihan pajak di tempat mereka beroperasi.

Terlebih, para raksasa digital cenderung memilih untuk membukukan penjualannya di yurisdiksi bertarif pajak rendah. Hal tersebut semakin membuat banyak yurisdiksi meningkatkan pengawasan serta berupaya agar dapat memajaki penghasilan yang diperoleh Amazon di wilayahnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Yakin Kinerja Penerimaan Pajak Kembali Pulih, Ini Sebabnya

Saat ini, sudah banyak negara yang aktif membahas skema pemajakan ekonomi digital. Pembahasan skema pajak digital juga dilakukan di tingkat internasional. Upaya ini terus bergulir, meskipun AS – yang merupakan rumah bagi sebagian besar raksasa digital – menentang gagasan tersebut. (kaw)

Topik : Amazon, pajak digital, Jepang
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 20 Juni 2020 | 15:00 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 18 Juni 2020 | 16:22 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 18 Juni 2020 | 13:33 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 18 Juni 2020 | 11:55 WIB
PERJANJIAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:01 WIB
PERJANJIAN DAGANG
Minggu, 12 Juli 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 12 Juli 2020 | 12:01 WIB
CHINA
Minggu, 12 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
PERIZINAN
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA