Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Bukan Pengampunan Koruptor

A+
A-
0
A+
A-
0
Bukan Pengampunan Koruptor

Ilustrasi koruptor. (Getty Images)

SALAH satu hal pokok dalam UU Pengampunan Pajak yang baru disahkan DPR, Selasa lalu (28/6) adalah bahwa UU ini tidak melihat asal-muasal harta yang dideklarasikan atau direpatriasikan wajib pajak dalam program tax amnesty, apakah itu harta yang legal dan halal, atau harta yang ilegal atau haram.

UU ini juga menegaskan otoritas pajak tidak akan mencari tahu legal tidaknya harta tersebut. Semua harta, termasuk dari hasil korupsi, bisnis narkotika, atau perdagangan manusia, boleh dilaporkan dalam surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3):

“Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Baca Juga: Penerimaan Amnesti Pajak Tembus Rp3,2 Triliun

UU ini juga menjamin negara akan melindungi data yang disampaikan wajib pajak dalam surat pernyataan tersebut. Data itu tidak akan digunakan sebagai jerat hukum. Untuk memastikannya, ada sanksi bagi pihak terkait yang membocorkan. Jaminan perlindungan data ini terutama ditegaskan dalam Pasal 20:

“Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/ atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.”

Namun, tentu tidak berarti UU ini membolehkan praktik korupsi, narkotika, atau perdagangan manusia. Praktik itu tetap pelanggaran hukum. Hanya, haruslah dipahami bahwa praktik perpajakan sejak awal tak membedakan ‘jenis kelamin’ harta atau transaksi. Harta adalah satu hal, sumber harta hal lain.

Baca Juga: Pemerintah Kota Ini Desak Dewan Sahkan Peraturan Pengampunan Pajak

Kalaupun ada sistem yang bisa membedakan asal atau legal tidaknya harta, maka kita bisa bayangkan, betapa sulitnya membuat sistem tersebut. Pembedaan itu sendiri juga tidak mudah, bahkan cenderung tidak realistis, yang akhirnya justru menghambat tujuan diadakannya pengampunan pajak.

Lalu bagaimana bisa dikatakan UU Pengampunan Pajak ini tak mengampuni koruptor atau menghalalkan tindak pidana korupsi? Jawabannya terutama terdapat di Pasal 20 tadi. Pasal ini dengan tegas membatasi data yang tidak boleh digunakan sebagai dasar lid, dik, dan tut, yaitu data dalam surat pernyataan.

Dengan demikian, data lain di luar surat pernyataan tetap bisa dimanfaatkan sebagai dasar lid, dik, dan tut. Ini berarti, UU ini tidak memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan, juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, untuk menganggur.

Baca Juga: Holding Period Berakhir, Dana Repatriasi Masih Betah di Indonesia

Lembaga-lembaga tersebut tetap bisa menunaikan tugas kenegaraannya untuk menindak praktik korupsi dan seterusnya, melaporkan indikasi terjadinya kerugian keuangan negara, atau menyampaikan analisis atas transaksi keuangan yang di luar kebiasaan hingga mengundang kecurigaan.

Sampai di sini, kita berharap persoalannya menjadi jernih. Otoritas pajak dapat berkonsentrasi penuh menyukseskan program tax amnesty, sementara wajib pajak tidak takut mengikutinya. Pada saat yang sama, aparat hukum juga tidak ragu menindak tegas praktik korupsi.*

Baca Juga: Soal Dana Repatriasi, Dirjen Pajak: Tidak Ada yang Mengkhawatirkan
Topik : uu tax amnesty, pengampunan pajak, koruptor
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 31 Juli 2017 | 15:01 WIB
REPUBLIK KEPULAUAN FIJI
Rabu, 19 Juli 2017 | 13:32 WIB
MEKSIKO
Senin, 17 Juli 2017 | 16:31 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK
Selasa, 27 Juni 2017 | 08:01 WIB
NIGERIA
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI