KEBIJAKAN FISKAL

BI: Insentif PPN Ditanggung Pemerintah Bakal Dorong Kredit Properti

Dian Kurniati | Kamis, 29 Februari 2024 | 16:30 WIB
BI: Insentif PPN Ditanggung Pemerintah Bakal Dorong Kredit Properti

Warga melintas di salah satu perumahan subsidi di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Sabtu (13/1/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/nz

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) memandang pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas rumah ditanggung pemerintah (DTP) akan efektif mendorong kredit pemilikan rumah (KPR).

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan sektor properti masih membutuhkan insentif agar mampu berkembang. Dengan insentif PPN DTP, masyarakat akan terdorong untuk membeli rumah termasuk melalui mekanisme KPR.

"Apalagi ketika suku bunga nanti akan turun di semester kedua, yang sesuai dengan perkiraan-perkiraan globalnya. Sektor properti ini sangat sensitif terhadap suku bunga," katanya, Kamis (29/2/2024).

Baca Juga:
Respons Konflik Iran-Israel, Korsel Lanjutkan Diskon Tarif Pajak BBM

Juda mengatakan kegiatan ekonomi berpeluang tumbuh lebih kuat karena pemilu telah terlaksana. Pada tahun ini, BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1%.

Menurutnya, sektor properti juga dapat ikut tumbuh dengan lebih baik pada tahun ini. Oleh karena itu, dia meminta pelaku ekonomi menjaga optimisme mengenai kinerja ekonomi 2024.

Mengenai suku bunga, dia memandang bank sentral AS bakal menurunkan Fed Funds Rate pada semester II/2024. Suku bunga acuan bank sentral AS masih bertahan di tengah tensi geopolitik yang masih tinggi.

Baca Juga:
Lembaga Ini Dorong Adanya Insentif Pajak untuk Sepeda Motor Listrik

Adapun di dalam negeri, BI akan terus menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai mekanisme pasar. Namun, BI belum dapat melakukan penyesuaian kebijakan moneter di tengah ketidakpastian yang masih tinggi, termasuk untuk menurunkan suku bunga.

Pada bulan ini, BI memutuskan untuk tetap mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 6%.

"Tetapi kita tahu bahwa domestik memang perlu dorongan dari suku bunga. Kita tahu itu, kita sadar itu," ujarnya.

Baca Juga:
Masyarakat Masih Bisa Manfaatkan PPN Rumah DTP 100 Persen Hingga Juni

Melalui PMK 7/2024, pemerintah kembali memberikan insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada tahun ini. PPN terutang yang ditanggung pemerintah merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas.

Penandatanganan dilaksanakan di hadapan notaris, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST) hingga 31 Desember 2024.

BAST juga wajib didaftarkan di aplikasi Sikumbang pada akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima.

Baca Juga:
Apa Syarat Investasi Padat Karya Bisa Dapat Investment Allowance?

Terdapat 2 persyaratan yang harus dipenuhi agar memperoleh insentif PPN DTP, yakni harga jual paling banyak Rp5 miliar dan rumah harus keadaan baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Apabila penyerahan dilakukan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2024, PPN DTP diberikan sebesar 100% PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak (DPP) sampai Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar. Sementara untuk penyerahan mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50% PPN yang terutang dari DPP sampai Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 17 April 2024 | 09:00 WIB FASILITAS KEPABEANAN

DJBC Sebut Fasilitas ATA Carnet Bisa Dimanfaatkan untuk Produksi Film

Rabu, 17 April 2024 | 08:27 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Risiko yang Dihadapi WP Badan Jika Lapor SPT Tahunan Mepet Batas Akhir

Rabu, 17 April 2024 | 08:05 WIB PERMENKOP UKM 8/2023

Ini Aturan Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selasa, 16 April 2024 | 14:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penjualan Emas kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Tidak Dipungut PPh 22