OMNIBUS LAW

Bersiap, Pemerintah Bakal Gelar Roadshow RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Dian Kurniati | Senin, 24 Februari 2020 | 16:47 WIB
Bersiap, Pemerintah Bakal Gelar Roadshow RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. 

JAKARTA, DDTCNews – Mulai pekan ini, pemerintah berencana melakukan roadshow ke berbagai kota di Indonesia untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan penyerapan aspirasi akan mulai dilakukan di Jakarta, sebelum diikuti oleh 18 kota lainnya. Menurutnya, kota yang disasar pemerintah utamanya memiliki banyak perusahaan dan pekerja.

“Dengan roadshow ini, kita ingin menyerap aspirasi, dengan prioritas 18 kota di seluruh Indonesia. Bapak Presiden akan hadir di lima tempat,” katanya di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca Juga:
Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

Susiwijono belum merinci kota yang akan didatangi untuk roadshow. Dia hanya mengungkapkan bahwa pemerintah ingin mengumpulkan banyak masukan tentang RUU Cipta Kerja dari para pengusaha dan pekerja dari berbagai daerah melalui roadshow tersebut.

Menurutnya, timnya juga telah menyiapkan beberapa hal sebelum memulai roadshow, mulai dari bahan paparan yang ingin disampaikan hingga simulasi pertanyaan dan jawaban yang kira-kira akan disampaikan masyarakat tentang RUU Cipta Kerja.

Dia menyebut program roadshow itu juga berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo agar menampung semua aspirasi para stakeholders. Aspirasi itulah yang nantinya akan dituangkan dalam RUU untuk disahkan DPR.

Baca Juga:
Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Pemerintah, klaimnya, akan selalu memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam roadshow tersebut. Menurutnya, masih banyak kesempatan untuk memberikan kritik atau masukan terhadap RUU sebelum disahkan.

Susiwijono menambahkan penyerahan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR pada 12 Februari 2020 lalu bukan berarti pemerintah mengabaikan aspirasi masyarakat. Dia menilai draf itu hanya rancangan awal yang isinya tetap akan menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat.

"Silakan semuanya memberikan masukan, mengkritisi, nanti kita report semuanya. Itu yang akan menjadi bahan diskusi bersama teman-teman di Parlemen," katanya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT