KINERJA JANUARI 2019

Berkurang Tipis, Cadangan Devisa RI Setara Rp1.678,4 Triliun

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 Februari 2019 | 14:56 WIB
Berkurang Tipis, Cadangan Devisa RI Setara Rp1.678,4 Triliun

Ilustrasi BI. 

JAKARTA, DDTCNews – Cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2019 tercatat berkurang tipis dibandingkan akhir bulan sebelumnya.

Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2019 senilai US$120,1 miliar (sekitar Rp1.678,4 triliun). Angka ini tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2018 senilai Rp120,7 miliar (sekitar Rp1.686,3 triliun).

“Penurunan cadangan devisa pada Januari 2019 tersebut terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah,” ujar Agusman, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI dalam keterangan resminya, Kamis (7/2/2019).

Baca Juga:
Imbas Pembayaran Utang, Cadangan Devisa Turun Jadi US$ 140,4 Miliar

Nilai cadangan devisa ini mampu membiayai kebutuhan 6,7 bulan impor atau 6,5 impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa ini, sambung Agusman, juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank sentral menilai posisi cadangan devisa itu mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. BI, lanjutnya, menilai devisa senilai US$120,1 miliar ini cukup memadai.

“Didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik, serta kinerja ekspor yang tetap positif,” imbuh Agusman.

Baca Juga:
Tak Patuh Ketentuan DHE SDA, Bea Cukai Blokir Layanan 23 Eksportir

Terkait stabilitas, nilai tukar rupiah dalam Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada awal Januari 2019 berada di level Rp14.465 per dolar Amerika Serikat (AS). Pada akhir Januari 2019, kurs menguat di level Rp14.072 per dolar AS.

Selain itu, indeks harga konsumen (IHK) Indonesia pada Januari 2019 tercatat naik (inflasi) sebesar 0,32% (month to month/mtm). Jika dibandingkan dengan tahun lalu (year on year/yoy) inflasi tercatat sebesar 2,82%. Inflasi ini tercatat sebagai inflasi periode Januari terendah dalam tiga tahun terakhir.

Suku bunga acuan, BI 7-day (Reverse) Repo Rate, pada 17 Januari 2019 diputuskan sebesar 6%. Dosis kebijakan moneter ini tidak mengalami perubahan sejak November 2018. BI melihat tekanan dari eksternal, terutama normalisasi kebijakan The Fed, mulai berkurang. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 05 April 2024 | 11:17 WIB KINERJA MONETER

Imbas Pembayaran Utang, Cadangan Devisa Turun Jadi US$ 140,4 Miliar

Rabu, 03 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Pangan Tembus 10,33 Persen, Begini Tanggapan BI dan BKF

Selasa, 26 Maret 2024 | 11:30 WIB PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Tak Patuh Ketentuan DHE SDA, Bea Cukai Blokir Layanan 23 Eksportir

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan