BI: Pertumbuhan Ekonomi Bisa Naik Lebih Tinggi

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) mengakui perolehan hasil program tax amnesty yang di luar prediksi, namun otoritas moneter masih menunggu terkait dengan penggunaan uang tebusan untuk menilai kembali dampak tax amnesty terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan perolehan dana tax amnesty yang di luar dugaan itu sangat menggembirakan, dan berpotensi untuk memacu peningkatan ekonomi nasional ke level yang lebih tinggi.

"Kami mengapresiasi hasil amnesti pajak tahap pertama dan di luar prediksi BI pekan lalu. Tapi kami masih menunggu hingga tax amnesty tahap akhir [untuk menilai dampaknya ke pertumbuhan ekonomi]," ujarnya di Jakarta, Senin (3/10).

Dia menekankan hasil dana deklarasi amnesti pajak akan mengendalikan risiko defisit anggaran pemerintah, serta berpengaruh terhadap produk domestik bruto (PDB) dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Tahun ini nilai PDB diprediksi mencapai 5,0%, dan tahun depan diperkirakan bisa mencapai 5,2% dengan hasil amnesti pajak yang bagus, kendati pemerintah hanya menargetkan 5,1%.

"Pemerintah belum berani menargetkan terlalu tinggi peningkatan nilai PDB, karena dikhawatirkan adanya revisi anggaran. Makanya, nilai PDB dipatok realistis sebesar 5,1%," ujarnya.

Seperti diketahui, jumlah uang tebusan program tax amnesty hingga periode I berakhir pukul 00.00 Sabtu (1/10) mencapai Rp97,2 triliun, atau 59% dari target penerimaan uang tebusan Rp165 triliun. BI sendiri semula memprediksi uang tebusan hanya akan mencapai Rp30 triliun.

Realisasi itu didasarkan pada surat setoran pajak (SSP) yang mencakup pembayaran tebusan, pembayaran tunggakan, dan pembayaran penghentian pemeriksaan bukti permulaan. Perinciannya, tebusan Rp93,7 triliun, tunggakan Rp354 miliar, dan bukti permulaan Rp3,06 triliun.

Adapun, harta yang dilaporkan melalui surat pernyataan harta (SPH) mencapai Rp3.620 triliun dengan jumlah tebusan Rp89,1 triliun. Dari harta itu, repatriasi Rp137 triliun atau 14% dari target Rp1.000 triliun, deklarasi dalam negeri Rp2.532 triliun, dan luar negeri Rp951 triliun. (Bsi)