Perubahan UU KUP Sampai PPh & PPN Pasca Terbitnya UU HPP, Cek di Sini

JAKARTA, DDTCNews - Terbitnya UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memberi tantangan tersendiri bagi wajib pajak dan otoritas pajak dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut di lapangan.

Di satu sisi, wajib pajak perlu cermat dalam memahami ketentuan perpajakan terbaru dan mengetahui dasar hukum yang dirujuk. Di sisi lain, otoritas pajak juga perlu melakukan sosialisasi dan bimbingan secara terus menerus kepada wajib pajak.

Terlebih, diterbitkannya UU HPP ini tidak langsung menggantikan undang-undang perpajakan yang telah terbit sebelumnya karena undang-undang perpajakan lain masih berlaku selama belum diubah dalam UU HPP.

DDTC melalui platform Perpajakan ID menyajikan UU Perpajakan Konsolidasi. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membaca naskah undang-undang perpajakan yang disusun secara rapi per pasal, update, dan dilengkapi penjelasan dan peraturan terkait secara online.

Wajib pajak dapat membaca UU Perpajakan Konsolidasi sebagai berikut.

• UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Konsolidasi setelah UU HPP;
• UU Pajak Penghasilan (PPh) Konsolidasi setelah UU HPP;
• UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN) Konsolidasi setelah UU HPP;
• UU Cukai Konsolidasi setelah UU HPP;
• dan lain sebagainya.

Selain tersedia dalam bahasa Indonesia, sebagian UU Perpajakan Konsolidasi juga sudah tersedia dalam bahasa Inggris sehingga wajib pajak tidak perlu merasa kesulitan saat mencari referensi istilah hukum perpajakan dalam bahasa Inggris.

UU Perpajakan Konsolidasi juga dilengkapi dengan fitur Quick Guide yang mempermudah wajib pajak untuk menemukan pasal tertentu pada bagian bookmarks daftar isi dan fitur Search Box agar wajib pajak dapat langsung menemukan kata tertentu dalam dokumen.

Perpajakan ID adalah platform database perpajakan dengan akses mudah, fitur lengkap, dan konten terpercaya. Selain UU Perpajakan Konsolidasi, tersedia pula Peraturan Pajak Pusat dan Daerah, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Putusan Pengadilan Pajak, Putusan Mahkamah Agung, Buku Pajak, Glosarium, dan Panduan pajak.

Kini, wajib pajak dapat membaca perubahan UU KUP, PPh, dan PPN setelah terbitnya UU HPP dengan lebih mudah dan nyaman. Akses Perpajakan ID sekarang. (rig)