Akhir April 2021, Posisi Utang Pemerintah Capai Rp6.527,29 triliun

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Maret 2021 mencapai Rp6.527,29 triliun.

Laporan APBN Kita edisi Mei 2021 menyebut rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) per akhir April 2021 sebesar 41,18%, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir Maret 2021 sebesar 41,64%. Posisi utang tetap naik secara nominal seiring dengan tingginya kebutuhan pembiayaan di tengah pandemi.

“Hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19," bunyi laporan tersebut, dikutip pada Jumat (28/5/2021).

Laporan tersebut memerinci utang pemerintah masih didominasi utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN). Kontribusi SBN terhadap stok utang pemerintah mencapai 86,74% atau senilai Rp5.661,54 triliun.

SBN dalam mata uang rupiah mencapai Rp4.393,96 triliun. Sementara itu, SBN dalam valuta asing senilau Rp1.268,58 triliun. Keduanya diterbitkan dalam bentuk surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Sementara itu, komposisi utang pinjaman dari pinjaman tercatat hanya 13,26% atau senilai Rp865,74 triliun. Angka itu terdiri atas pinjaman dalam negeri Rp12,32 triliun dan pinjaman luar negeri Rp853,42 triliun.

Meski meningkat, menurut pemerintah, posisi utang tersebut tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makroekonomi. Adapun pada UU No. 17/2003, batasan maksimal rasio utang pemerintah diatur sebesar 60% terhadap PDB.

Selain itu, peningkatan pembiayaan pemerintah tetap dilakukan menurut koridor yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai otoritas, termasuk DPR sebagai lembaga legislatif dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

"Pengelolaan utang pemerintah dikelola dengan terbuka dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan mengingat terdapat fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK," tulis pemerintah dalam laporan itu. (kaw)