Dengan Sistem Ini, Kemendagri Ingin Buat Peta Fiskal Indonesia

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri menyebut kehadiran sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) memberikan banyak manfaatkan dalam perbaikan tata kelola penggunaan anggaran daerah pada masa depan.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan aplikasi SIPD merupakan upaya pemerintah mempercepat transformasi digital dalam proses bisnis pemerintahan daerah. Menurutnya, terdapat 3 jenis informasi yang diakomodasi dalam aplikasi SIPD.

Ketiga informasi tersebut adalah pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Pada sisi keuangan, aplikasi SIPD diharapkan menjadi wadah konsolidasi data fiskal untuk seluruh daerah di Indonesia.

"Harapan kami dari SIPD ini terwujudnya peta fiskal Indonesia. Jadi, pada setiap awal tahun anggaran bisa lihat transaksi APBD secara langsung, sampai akhir tahun bisa dilihat berapa belanja yang sudah dilakukan seperti belanja infrastruktur dan untuk gaji pegawai," katanya dalam acara Dialog Nasional Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Kamis (6/5/2021).

Dia menjelaskan kehadiran SIPD tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemerintah pusat dalam melakukan proses bisnis pengawasan APBD. Data yang tersaji juga menjadi bentuk pertanggungjawaban langsung kepala daerah atas pelaksanaan anggaran selama menjabat.

Pasalnya, data dalam SIPD menyajikan informasi jumlah uang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah dikumpulkan dan alokasi uang tersebut untuk belanja pemda.

Dia melanjutkan keuntungan lain dari aplikasi SIPD adalah memudahkan proses tanggung jawab penggunaan anggaran. Dengan demikian, pemda tidak sibuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran atau SPj dan meminimalisasi penumpukan serapan anggaran pada akhir tahun.

Selain itu, proses bisnis pemeriksaan oleh BPK juga makin mudah dengan hadirnya SIPD. Pasalnya, proses pemeriksaan sudah bisa dilakukan melalui analisis data yang tersaji dalam aplikasi SIPD.

"Ini juga akan memudahkan audit BPK karena bisa melalui SIPD. Auditor turun ke lapangan itu hanya untuk cek fisik," terang Ardian.

Dia menambahkan implementasi penuh SIPD membutuhkan dukungan pemerintah daerah dengan aktif memberikan masukan saat mulai proses bisnis keuangan daerah melalui SIPD. Menurutnya, Kemendagri menetapkan 4 tahap dalam implementasi aplikasi SIPD.

Pertama, pengenalan sistem kepada pemerintah daerah. Kedua, periode adaptasi penggunaan aplikasi SIPD dengan target utama perubahan kebiasaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ketiga, stabilisasi penggunaan SIPD oleh pemda dengan tidak lagi menggunakan prosedur lama. Keempat, evaluasi penerapan SIPD dan dampaknya pada perubahan perilaku pemda dalam pengelolaan keuangan.

"Jadi kami minta feedback agar menjadi model evaluasi kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah," imbuhnya. (kaw)