BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana mengembangkan platform pendaftaran terintegrasi melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) guna mengakomodir rangkaian pendaftaran seluruh seleksi ASN.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan pendaftaran daring untuk seleksi ASN yang disediakan dalam portal SSCASN dibagi menjadi tiga platform utama antara lain Sistem Seleksi CPNS (SSCN).
Kemudian, Sistem Seleksi CPNS melalui Pendidikan Kedinasan (SSCN DIKDIN), dan Sistem Seleksi PPPK (SSP3K). Selain itu, sambungnya, pengolahan nilai hasil seleksi tersbeut akan diintegrasikan ke dalam portal.
“SSCASN akan menyediakan fitur pengolahan hasil seleksi seperti SKD dan SKB. Proses pengolahan nilai yang masuk akan diproses tanpa campur tangan pihak mana pun dengan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan,” katanya dikutip dari Setkab, Senin (8/3/2021).
Bima menambahkan SSCASN akan diintegrasikan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Dukcapil sebagai data awal pendaftaran. SSCASN juga akan terintegrasi dengan data Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Tak hanya itu, SSCASN tersebut juga akan terintegrasi dengan akreditasi program studi dan akreditasi Universitas dan Lembaga Pendidikan Tinggi, termasuk validasi nomor ijazah yang dikelola oleh Kemristekdikti.
“Untuk pelamar formasi Tenaga Kesehatan, SSCASN akan terintegrasi dengan data Surat Tanda Registrasi (STR) atas kerja sama BKN dengan Kemenkes,” ujarnya.
Di tengah pandemi Covid-19 ini, Bima menjelaskan BKN masih tetap menyediakan sistem CAT berbasis daring secara keseluruhan yang diikuti dengan penggunaan video conference sebagai sarana dalam pengawasan.
Tak ketinggalan, Bima menyebutkan BKN akan melibatkan sejumlah pihak untuk menghindari adanya kerumunan di lokasi ujian nantinya, termasuk juga untuk pelaksanaan seleksi di titik lokasi luar negeri.
Dia juga meminta penyusunan soal-soal ujian khususnya terkait dengan SKB segera dimutakhirkan, termasuk soal ujian untuk calon PPPK dengan menerapkan tingkat kesulitan soal sesuai standar pada level jabatan maupun antar wilayah.
“Adapun untuk pelaksanaan seleksinya sistem CAT BKN akan memfasilitasi SKD dan SKB bagi CPNS, Sekolah Kedinasan, dan PPPK non-Guru, sedangkan untuk 1 Juta Guru PPPK akan difasilitasi dengan UNBK Kemdikbud,” tuturnya.
Bima memperkirakan pelaksanaan seleksi Sekolah Kedinasan 2021 dimulai April 2021, seleksi PPPK Guru akan dilaksanakan pada Mei 2021, dan seleksi CPNS 2021 dan PPPK (Non-Guru) dilaksanakan pada Mei 2021.
Berdasarkan data Kementerian PANRB, kebutuhan pengadaan calon ASN 2021 mencapai 1 juta formasi untuk guru PPPK yang dapat diisi oleh tenaga honorer yang terdaftar dalam Kemendikbud, guru honorer eks THK-2, dan lulusan PPG yang tidak mengajar.
Lalu, ASN di pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota jumlah kebutuhan sebanyak 189.000 formasi CPNS dan PPPK untuk mengisi jabatan selain guru. Untuk ASN pemerintah pusat, jumlah kebutuhan mencapai 83.000 formasi CPNS dan PPPK. (rig)
