DJP akan Pangkas Ketimpangan Stuktural-Fungsional

JAKARTA, DDTCNews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana untuk memperkecil ketimpangan jumlah pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jangka waktu 2020 hingga 2024.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2020-2024, disebutkan dari total pegawai DJP yang mencapai 44.784 orang, 85,85% atau sebanyak 38.490 orang berada dalam posisi struktural. Adapun 14,05% atau sebanyak 6.294 orang tercatat menduduki jabatan fungsional.

"Rasio antara struktural dan fungsional akan dipersempit melalui pembentukan jabatan fungsional sehingga proyeksi sumber daya aparatur DJP didominasi oleh pegawai dengan kompetensi teknis yang kuat," tulis DJP dalam renstra, dikutip Jumat (18/9/2020).

Menurut DJP, kebutuhan sumber daya aparatur dalam 5 tahun mendatang disusun dengan memperhatikan perkembangan teknologi serta proses bisnis, terutama dengan mulai diimplementasikannya core tax administration system pada 2022.

Perubahan proses bisnis dan kebijakan model pengawasan akan diiringi dengan perubahan struktur organisasi. Hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur yang dibutuhkan.

"Pemenuhan kebutuhan akan kompetensi teknis ini akan dipenuhi melalui pembentukan jabatan fungsional untuk menjalankan fungsi utama proses bisnis DJP, yaitu pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum," tulis DJP.

Sejalan dengan usaha ITU, DJP akan melakukan delayering melalui penyederhanaan eselonisasi. Kantor Pusat DJP (KPDJP) akan melakukan penataan unit lingkup yang memiliki kemiripan fungsi baik melalui pemisahan ataupun penggabungan seksi/subdirektorat antardirektorat.

Beberapa penggabungan seksi/subdirektorat antardirektorat antara lain dengan menggabungkan fungsi penilaian dengan pemeriksaan. Penyesuaian juga akan dilakukan atas direktorat yang menjalankan fungsi penegakan hukum dan fungsi intelijen.

Lalu direktorat yang menyelenggarakan dua fungsi seperti fungsi kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur. "Hal ini bertujuan untuk menjadikan organisasi DJP semakin ramping dan agile serta mengakomodasi optimalisasi penyempurnaan jabatan fungsional," tulis DJP.

Untuk diketahui, unit eselon I di Kementerian Keuangan yang pertama kali merampingkan birokrasi dan menghapus jabatan struktural eselon III dan IV adalah Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

"Di dalam BKF kita telah melakukan delayering ini sebagian besar jabatan administrasi yaitu 19 jabatan eselon III dihilangkan dari sebelumnya 36 jabatan dan untuk eselon IV sebanyak 74 jabatan juga dihapus dari sebelumnya 124 jabatan," ujar Sri Mulyani kala itu, Jumat (29/11/2019). (Bsi)