BERITA TERKINI
April 2025: Dari Revisi PMK Konsultan Pajak hingga Gugatan PPN 12%
Simak Lagi! Kriteria Orang Pribadi yang Wajib Potong PPh atas Sewa
DJP Kembali Hibahkan Sejumlah Aset Negara untuk Sekolah
AS Dapat Akses Critical Mineral, Ini Imbal Baliknya Buat Indonesia
Mudahkan WP, DJP Jamin Coretax Akan Automasi Proses Administrasi Pajak
Maret 2025: DJP Beri Relaksasi Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan OP
Negara Ini Ingin Terapkan Withholding Tax atas Seluruh Transaksi
Ketentuan Kedaluwarsa Piutang Kepabeanan dan Cukai
Perma 3 Bedakan Aturan Penyitaan untuk Pembuktian dan Pemulihan Negara
36 Provinsi Sudah Umumkan UMP 2026, Cek Nominalnya di Sini!
April 2025: Dari Revisi PMK Konsultan Pajak hingga Gugatan PPN 12%
Simak Lagi! Kriteria Orang Pribadi yang Wajib Potong PPh atas Sewa
DJP Kembali Hibahkan Sejumlah Aset Negara untuk Sekolah
AS Dapat Akses Critical Mineral, Ini Imbal Baliknya Buat Indonesia
Mudahkan WP, DJP Jamin Coretax Akan Automasi Proses Administrasi Pajak
Maret 2025: DJP Beri Relaksasi Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan OP
Negara Ini Ingin Terapkan Withholding Tax atas Seluruh Transaksi
Ketentuan Kedaluwarsa Piutang Kepabeanan dan Cukai
Perma 3 Bedakan Aturan Penyitaan untuk Pembuktian dan Pemulihan Negara
36 Provinsi Sudah Umumkan UMP 2026, Cek Nominalnya di Sini!
DDTC Logo

Berkaitan dengan "Permenkum 2/2025"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
NIK dan NPWP Digunakan untuk Kroscek Beneficial OwnershipNIK dan NPWP Digunakan untuk Kroscek Beneficial Ownership
PERMENKUM 2/2025

NIK dan NPWP Digunakan untuk Kroscek Beneficial Ownership

Berita
• 06 Okt 2025
Aturan Beneficial Ownership Direvisi, Semua Korporasi Kini Harus LaporAturan Beneficial Ownership Direvisi, Semua Korporasi Kini Harus Lapor
PERMENKUM 2/2025

Aturan Beneficial Ownership Direvisi, Semua Korporasi Kini Harus Lapor

Berita
• 06 Okt 2025