Pemerintah Klaim Revisi UU Migas Bakal Ampuh Dorong Investasi

JAKARTA, DDTCNews - Revisi Undang-Undang (UU) 22/2001 tentang Migas diyakini bisa menjadi modal kuat dalam mendorong investasi di sektor energi. Revisi UU Migas juga dinilai bisa menjadi jembatan transisi energi, di kala energi fosil masih cukup dibutuhkan.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi menyatakan diperlukan pendekatan seimbang dalam transisi energi di Indonesia. Kebutuhan akan komoditas migas dikatakannya masih diperlukan.

"Potensi migas masih besar. Optimalisasi komoditas migas juga masih dilakukan meski Indonesia berfokus kepada pemanfaatan energi bersih. Revisi UU Migas dinilai dapat menjadi dasar kuat sektor migas di era transisi energi," kata Jodi dalam keterangannya, dikutip pada Senin (16/9/2024).

Pertumbuhan ekonomi, lanjut Jodi, harus sejalan dengan pengelolaan energi secara berkelanjutan. Apalagi, bahan bakar fosil masih cukup penting bagi sektor transportasi. 

Lebih lanjut, Jodi mengakui ada tantangan dari sisi penyelarasan aturan main. Untuk itu, pemerintah bertekad untuk membangun fondasi kuat dari sisi regulasi. Salah satu regulasi paling krusial yang diperlukan yaitu revisi UU Migas.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menyatakan bahwa pemerintah terus memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor dengan tetap menjaga kepentingan negara. Pemerintah, ungkapnya, tidak tinggal diam menunggu revisi UU Migas namun paralel terus menyiapkan kebijakan yang menarik investasi.

"Dalam 3 tahun terakhir itu, bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 50%. Sebelumnya hanya sekitar 15% hingga 30%. Selain itu insentif hulu migas dapat diberikan sesuai Kepmen ESDM 199/2021," kata Ariana.

Seiring dengan digodoknya revisi UU Migas, pemerintah terus melakukan perbaikan iklim investasi. Beberapa langkah yang diambil, antara lain IRR dan profitability index kontraktor migas yang makin diperhatikan melalui penyesuaian bagi hasil (split) kontraktor, FTP, dan investment credit.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Benny Lubiantara menegaskan penerbitan UU Migas yang baru juga merupakan salah satu strategi utama mengubah paradigma industri migas Tanah Air ke depan. Tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi dipastikan harus masuk dalam UU baru nanti.

SKK Migas, kata Benny, juga telah bertransformasi. Benny memastikan pembahasan Plan of Development (POD) akan melalui jalur fast track seperti apa yang terjadi di lapangan Geng North. Namun, imbuhnya, masih banyak tantangan lainnya yang baru bisa diselesaikan dengan adanya UU Migas yang baru.

"Urusannya nonteknis. Mau tidak mau lewat UU Migas, ada terobosan fiskal yang harus melalui payung hukum UU Migas," ungkap Benny. (sap)