BERITA TERKINI
BERLIN, DDTCNews – Pemerintah Jerman tengah mengambil langkah untuk mewajibkan penyedia pasar online (marketplace) mengumpulkan informasi dari penjual pihak ketiga terkait data pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN). Pasalnya sudah cukup banyak transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya setoran PPN ke otoritas pajak Jerman.
Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan suatu ketidakadilan jika para penjual di pasar online yang telah memungut PPN dari konsumen Jerman namun tidak menyetorkan PPN tersebut.
“Kami ingin mengakhiri praktik ilegal dari sejumlah vendor pasar online yang menghindari PPN,” katanya melansir Tax Notes International Vol. 91 No.6, Kamis (30/8).
Kebijakan yang diajukan oleh Kementerian Keuangan Jerman dalam Annual Tax Act 2018, akan mewajibkan pasar online untuk menelisik data penjualan pihak ketiga, mengumpulkan informasi secara relevan, serta menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pajak terkait PPN.
Jika informasi tersebut tidak tersedia, penyedia marketplace tersebut harus bertanggungjawab atas PPN yang belum disetor. Untuk menghindari hal itu, platform pasar online harus bisa memverifikasi maupun mewajibkan setiap penjual untuk memilki sertifikat PPN di Jerman yang valid.
Kendati demikian, terdapat kritik terhadap usulan kebijakan ini, bahwa hampir tidak mungkin bagi otoritas Jerman untuk menerbitkan sertifikat PPN ke ratusan ribu pedagang asing yang menjual barang ke pelanggan Jerman melalui platform online setiap tahun.
Adapun, rencananya aturan ini dijadwalkan baru mulai berlaku pada 1 Januari 2019. Kebijakan ini ini masih perlu disetujui oleh Majelis Parlemen Jerman.
Jerman mendahului rencana Uni Eropa yang ingin menerapkan aturan serupa pada 2021. Cepatnya pergerakan pemerintah Jerman disebabkan karena hilangnya potensi penerimaan PPN sebesar EUR5 miliar setiap tahunnya akibat ketidakpatuhan aktivitas penjualan lintas batas negara. (Amu)
