BERITA TERKINI
Baru Terbentuk, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Punya Banyak Tugas
Sri Mulyani Minta DJBC Gencarkan Penindakan di Titik Rawan Perbatasan
Omzet Lampaui Rp4,8 M tapi dari Hasil Penyerahan Non-BKP, Wajib PKP?
Ada Aturan Baru, WPOP sebagai Pemotong PPh Final atas Sewa Diperluas?
Optimalkan Pajak, Sri Mulyani Minta Coretax Segera Diperbaiki
Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II, Ini Daftar Lengkapnya
Meninjau Ulang Pengawasan DJP: Evolusi Peran Account Representative
Daerah Ini Bebaskan Denda Tunggakan PBB-P2 Sejak 1994
Jemaah Haji Boleh Sampaikan Pemberitahuan Impor secara Lisan
Update 2025, Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU)?
Baru Terbentuk, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Punya Banyak Tugas
Sri Mulyani Minta DJBC Gencarkan Penindakan di Titik Rawan Perbatasan
Omzet Lampaui Rp4,8 M tapi dari Hasil Penyerahan Non-BKP, Wajib PKP?
Ada Aturan Baru, WPOP sebagai Pemotong PPh Final atas Sewa Diperluas?
Optimalkan Pajak, Sri Mulyani Minta Coretax Segera Diperbaiki
Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II, Ini Daftar Lengkapnya
Meninjau Ulang Pengawasan DJP: Evolusi Peran Account Representative
Daerah Ini Bebaskan Denda Tunggakan PBB-P2 Sejak 1994
Jemaah Haji Boleh Sampaikan Pemberitahuan Impor secara Lisan
Update 2025, Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU)?
DDTC Logo
INFOGRAFIS PAJAK

7 Syarat Menjadi Hakim Ad Hoc

Syadesa Anida Herdona
Minggu, 29 Mei 2022 | 11.00 WIB
7 Syarat Menjadi Hakim Ad Hoc
Editor : Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Tag Terkait:
infografis pajak infografis pajak hakim ad hoc UU 48/2009
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.