Tanggal Perjanjian atau Kuitansi? Ini Saat Potong PPh Final Sewa Tanah

JAKARTA, DDTCNews – Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menjelaskan ketentuan mengenai saat pemotongan PPh final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

Kring Pajak menegaskan pemotongan PPh final atas sewa tanah dan/atau bangunan dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

"Pemotong wajib memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi," jelas Kring Pajak melalui media sosial, Kamis (12/11/2026).

Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons pertanyaan wajib pajak yang memiliki perjanjian sewa untuk periode September 2026 - Januari 2027. Menurutnya, perjanjian sewa dibuat pada September 2026, sedangkan kuitansi diterbitkan pada Oktober 2026.

Dalam kondisi tersebut, wajib pajak ingin memastikan apakah saat terutangnya PPh final atas sewa dan/atau bangunan tersebut mengikuti tanggal perjanjian sewa pada September atau tanggal kuitansi pada Oktober.

Merespons pertanyaan tersebut, Kring Pajak merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a KEP-227/PJ/2002 yang mengatur saat pemotongan PPh final atas persewaan tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemotongan pajak tidak semata-mata ditentukan berdasarkan tanggal penandatanganan perjanjian ataupun tanggal penerbitan kuitansi.

Wajib pajak perlu memperhatikan kapan pembayaran dilakukan dan kapan sewa terutang berdasarkan transaksi yang bersangkutan. Apabila pembayaran dilakukan lebih dahulu daripada saat sewa terutang, pemotongan PPh final dilakukan pada saat pembayaran.

Sebagai informasi, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan objek PPh final Pasal 4 ayat (2). Ketentuan mengenai saat pemotongannya antara lain diatur dalam KEP-227/PJ/2002. (rig)