BERITA TERKINI
CIREBON, DDTCNews – Bisnis properti terutama di ranah persewaan ruang tinggal kerap kali menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Saat ini bisnis kos-kosan menjadi fenomena tersendiri di Kota Cirebon, Jawa Barat.
Bisnis ini tumbuh subur di Kota Udang dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ironisnya setoran pajaknya hanya menyentuh puluhan wajib pajak.
Data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon menyebutkan setoran ke kas daerah yang berasal dari rumah kos hanya sebesar Rp60 juta per tahun. Padahal ada dasar hukum yang mengatur bisnis ini yakni Perda No 4/2012 tentang Pajak Daerah.
“Data BKD mencatat ada 34 rumah kos yang membayar pajak ke kas daerah,” kata Kepala BKD Kota Cirebon Sukirman, Senin (29/1).
Minimnya setoran pajak dari pemilik rumah kos ini tidak lepas dari perangkat hukum yang mengatur syarat pemilik kos yang wajib membayar pajak. Pada Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) mengatur hanya rumah kos yang memiliki lebih 10 kamar yang wajib bayar pajak. Aturan ini kemudian diperjelas dalam Perda No 4/2012 tentang pajak daerah.
Seperti yang diketahui, geliat pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon membawa arus tenaga kerja karena kehadiran perkantoran dan pusat perbelanjaan baru. Melihat peluang bisnis dari tingginya permintaan akan hunian ini kemudian membuat warga sekitar mengkomersilkan asetnya.
Alhasil, kos-kosan tumbuh subur di dalam kota seperti di Jalan Pecilon, Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Karangjalak, Jalan Pemuda dan Jl Perjuangan. Area tersebut relatif dekat dengan kawasan perkantoran dan pusat perbelanjaan di Cirebon.
Dilansir Radar Cirebon, saat ini harga sewa setiap kamar kos berkisar diangka Rp600 ribu-Rp750 rib per bulan. Tarifnya bisa lebih rendah bila kos-kosan berada di lingkungan padat penduduk. (Amu)
