Belanja K/L 2023 Dirancang Rp977 Triliun, Ada untuk IKN & Pemilu 2024

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah merancang pagu indikatif untuk belanja kementerian lembaga (K/L) pada tahun anggaran 2023 sejumlah Rp977,1 triliun atau lebih besar ketimbang anggaran K/L pada tahun ini senilai Rp910 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan, termasuk di dalamnya alokasi belanja khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan persiapan pemilu 2024.

"Seperti arahan Pak Presiden, penyusunan belanja KL tahun anggaran 2023 harus dipertajam. Untuk itu, kami memperhatikan anggaran untuk Nusantara, persiapan pemilu, dan prioritas-prioritas lain sebagainya," katanya dalam Musrembangnas 2022, Kamis (28/4/2022).

Suahasil menuturkan pagu indikatif 2023 senilai Rp977,1 triliun terdiri atas belanja operasional Rp319,4 triliun dan belanja nonoperasional Rp657,7 triliun.

Khusus pada belanja nonoperasional, pagunya dialokasikan untuk pembangunan IKN sejumlah Rp27,6 triliun, persiapan pemilu Rp19,5 triliun, dan prioritas lain sebagainya senilai Rp610,6 triliun seperti penyelesaian proyek infrastruktur.

Wamenkeu menjelaskan kebijakan umum belanja K/L pada tahun depan diarahkan untuk sejumlah agenda. Pertama, meningkatkan kualitas belanja yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Kedua, meningkatkan kualitas SDM.

Ketiga, pembangunan infrastruktur prioritas. Keempat, melanjutkan reformasi birokrasi. Keenam, mendukung pelaksanaan revitalisasi industri. Ketujuh, mengembangkan ekonomi hijau.

"Ini adalah bidang belanja yang akan tetap dijaga oleh APBN dan APBN-nya sendiri akan melakukan konsolidasi fiskal," ujarnya.

Suahasil menyebut APBN 2023 juga diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal. Seperti diatur dalam UU 2/2020, pemerintah harus menurunkan defisit APBN ke bawah 3% terhadap PDB dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan program pembangunan nasional.

Pemerintah merancang defisit anggaran pada kisaran Rp562,6 triliun—Rp596,7 triliun atau 2,81%—2,95% terhadap PDB. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan Rp2.255,5 triliun—Rp2.382,6 triliun dan belanja negara Rp2.818,1 triliun—Rp2.979,3 triliun. (rig)