Begini Tanggapan BKPM Atas Google

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih mencari solusi untuk memajaki Google yang beroperasi di Indonesia guna memperoleh keputusan yang tidak menimbulkan kontra dari pengusaha digital domestik. Terutama karena perundang-undangan pajak di Indonesia yang mewajibkan Google membayarkan pajaknya layaknya perusahaan digital domestik

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menyatakan untuk tetap terus berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan digital global yang beroperasi di Indonesia guna mencari solusi terhadap permasalahan global. Keputusan yang adil di berbagai pihak menjadi poin utama pada pemberian keputusan kepada Google.

"Pengusaha digital lokal juga harus diperhatikan dampaknya, ini harus adil di semua pihak. Karena perbedaannya terjadi pada perusahaan digital luar yang tidak bayar pajak, namun perusahaan digital lokal yang taat membayarkan pajaknya," ujarnya di Jakarta, Senin (19/9).

Ia menambahkan, Badan Usaha Tetap (BUT) yang beroperasi di Indonesia wajib membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sampai sekarang Google masih belum berbentuk BUT dan tetap bersikukuh untuk tidak membayar pajak.

Pernyataan Google yang keras untuk tidak membayarkan pajaknya yakni Google hanya mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan utama Google untuk menghindari sistem perpajakan yang berlaku.

Pasalnya, Google menyatakan sejumlah transaksi bisnis yang dijalankan oleh perwakilan Google di Indonesia tidak akan memengaruhi pendapatan negara karena merasa belum ditetapkan sebagai BUT, sehingga belum menjadi wajib pajak di Indonesia.

Thomas menegaskan untuk mengatasi hal ini pemerintah perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan kontra dalam keputusannya. Pemerintah, lanjutnya, perlu memberikan keputusan yang adil untuk mengatasi hal tersebut, supaya Google yang beroperasi di Indonesia itu tidak lari ke negara lain.

Pasalnya, salah satu bidang utama Google di Indonesia ialah pada transaksi perikanan digital yang mencapai Rp11,6 triliun pada  2015 lalu.

"Perlakuan keras hanya akan memberikan kerugian, Google bisa saja pergi. Maka, kami akan terus mencari titik tengah yang adil untuk diberikan kepada Google, serta mampu bersaing dengan sejumlah tawaran-tawaran yang lebih menarik dari negara lain," ujarnya. (Amu)