HONGARIA

Bebas Pajak bagi Ibu yang Punya Banyak Anak

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Februari 2019 | 09:17 WIB
Bebas Pajak bagi Ibu yang Punya Banyak Anak

Perdana Menteri Viktor Orban. (foto: AFP/Getty Images)

BUDAPEST, DDTCNews – Pemerintah Hongaria di bawah Perdana Menteri Viktor Orban berupaya keras meningkatkan populasi warganya. Insentif pajak menjadi salah satu instrumen yang dijanjikan untuk memberikan stimulus penambahan jumlah penduduk.

Insentif pajak ini berupa pembebasan dari pungutan pajak penghasilan (PPh) seumur hidup bagi warga perempuan (ibu) Hongaria. Syarat dari insentif ini adalah memiliki empat anak atau lebih. Kebijakan ini merupakan manifestasi politik Perdana Menteri Viktor Orban yang anti imigran.

"Di seluruh Eropa saat ini jumlah anak-anak terus menurun dan jawaban atas persoalan itu di Eropa barat ialah migrasi. Kami orang Hongaria punya cara berbeda, migrasi adalah tanda menyerah,” katanya dilansir, seperti dikutip pada Senin (11/2/2019).

Baca Juga:
DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Gerakan politik sayap kanan kembali mendapat tempat di sebagian besar negara Eropa. Kebijakan anti imigrasi dari negara yang tengah dilanda konflik di Timur Tengah menjadi komoditas politik yang laris memikat pemilih. Oleh karena itu, instrumen pajak disiapkan untuk mengangkat kembali angka kelahiran yang terus menurun.

Penurunan populasi merupakan salah satu masalah akut di negara Eropa tengah dan timur. Jutaan penduduk usia produktif lebih memilih bekerja di negara Eropa bagian barat karena gaji yang lebih tinggi. Fenomena ini jamak ditemukan untuk negara seperti Hongaria, Polandia, Rumania, dan Bulgaria.

Kosongnya usia produktif kemudian ditambah dengan angka kelahiran yang rendah membuat penyusutan populasi bertambah cepat setiap tahunnya. Viktor dengan tegas menolak solusi pengisian pasar tenaga kerja lokal dengan imigran. Blokade justru digulirkan sejak 2015 dengan membangun tembok untuk mencegah masuknya imigran ilegal ke tanah Eropa.

Baca Juga:
Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak

“Orang-orang Eropa kini berada dalam persimpangan sejarah. Transformasi negara akan bergerak cepat dengan adanya imigran,” tandasnya, seperti dilansir The Guardian.

Hongaria dibawah Viktor menyatakan dengan tegas fokus pemerintah saat ini adalah demografi. Konsultasi publik telah digelar sejak tahun lalu untuk menangkap aspirasi warga terkait kebijakan untuk mendongrak jumlah populasi. Sejumlah rencana aksi sudah mulai dirilis sejak pekan lalu.

Selain insentif pajak penghasilan bagi perempuan yang mempunyai empat anak atau lebih, pemerintah juga menjanjikan jaminan sosial bagi keluarga. Kemudian, ada pula janji kemudahan akses untuk membeli mobil untuk keluarga yang mempunyai tiga anak, dan meningkatkan anggaran negara untuk bisnis penitipan anak serta sekolah setingkat Taman Kanak-Kanak (TK). (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT