Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Batas Pembebasan Bea Masuk US$3 Mulai Berlaku Akhir Januari 2020

A+
A-
2
A+
A-
2
Batas Pembebasan Bea Masuk US$3 Mulai Berlaku Akhir Januari 2020

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Aturan baru de minimis impor barang kiriman mulai berlaku 30 Januari 2020. Pelaku usaha diminta kooperatif terhadap perubahan kebijakan tersebut.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Syarif Hidayat mengaku otoritas telah mengimbau masyarakat luas terkait perubahan de minimis impor barang kiriman dari semula US$75 menjadi US$3.

“Imbauan khusus kepada perusahaan jasa titipan (PJT) untuk menaati aturan tersebut dengan tidak melakukan modus pelanggaran," katanya dalam keterangan resmi, Senin (13/1/2020).

Baca Juga: Setoran Perpajakan 2021 Ditarget Tumbuh 5,5%, Ini Kata Sri Mulyani

Lebih lanjut, Syarif menjelaskan modus pelanggaran yang biasa dilakukan antara lain dengan memecah barang kiriman (splitting). Selain itu, pelanggaran hukum kepabeanan yang kerap dilakukan ialah memberitahukan harga di bawah nilai transaksi (under invoicing).

Dia menegaskan perubahan aturan dalam impor barang kiriman ini untuk menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan atau level playing field. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.199/2019 dirilis untuk menciptakan kesetaraan dalam berusaha dari sisi kebijakan perpajakan.

Pasalnya, selama ini, fasilitas kepabeanan dengan ambang batas US$75 untuk setiap pengiriman barang banyak dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Melalui perubahan ini, fasilitas diharapkan dapat benar-benar dinikmati untuk keperluan pribadi.

Baca Juga: Simak, Ini Perincian Target Penerimaan Perpajakan RAPBN 2021

“Diharapkan dengan adanya aturan baru ini, fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman (de minimis value) dapat benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan pribadi dan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri,” imbuhnya.

PMK No.199/2019 telah menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari sebelumnya US$75 menjadi US$3 per kiriman. Sementara, pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) diberlakukan rezim normal.

Beleid tersebut pemerintah juga merasionalisasi tarif dari semula berkisar antara 27,5% - 37,5% yang terdiri atas pungutan bea masuk 7,5%, PPN 10 %, PPh 10% dengan NPWP, dan PPh 20% tanpa NPWP. Kebijakan tersebut kemudian diubah menjadi sekitar 17,5% yang terdiri dari bea masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 0%. (kaw)

Baca Juga: Gandeng Asosiasi Eksportir, DJBC Dorong Ekspor Produk UMKM

Topik : impor, bea cukai, barang kiriman, DJBC, bea cukai
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 21 Juli 2020 | 13:30 WIB
POLICY NOTE DDTC FISCAL RESEARCH
Minggu, 19 Juli 2020 | 10:01 WIB
PENANGANAN CORONA
Minggu, 19 Juli 2020 | 07:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Jum'at, 17 Juli 2020 | 15:17 WIB
PENEGAKAN HUKUM
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:57 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:25 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:19 WIB
TAX LEADER GUIDE
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:15 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:46 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:27 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:22 WIB
RAPBN 2021