Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Bagaimana Perlakuan PPh atas Pembayaran Bulanan dalam Kontrak BOT?

A+
A-
15
A+
A-
15
Bagaimana Perlakuan PPh atas Pembayaran Bulanan dalam Kontrak BOT?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Tami. Saya adalah staf keuangan salah satu perusahaan manufaktur. Perusahaan kami melakukan perjanjian bangun guna serah (build, operate, transfer/BOT) untuk membangun gedung perkantoran dengan PT A selaku pemilik tanah.

Setelah proses pembangunan selesai, perusahaan kami memiliki hak untuk menggunakan bangunan tersebut selama 10 tahun. Nantinya, perusahaan kami akan membayar Rp200 juta kepada PT A setiap bulan selama 10 tahun. Pada akhir masa BOT, perusahaan kami akan menyerahkan gedung perkantoran tersebut kepada PT A.

Pertanyaan saya, bagaimana perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi pembayaran rutin bulanan yang kami bayarkan kepada PT A? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Tami, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaannya, Ibu Tami. Untuk menjawab pertanyaan Ibu, kita dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (PP 34/2017).

Pasal 1 angka 3 PP 34/2017 menjelaskan definisi dari bangun guna serah sebagai berikut:

“Bangun Guna Serah adalah bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan Bangunan selama masa perjanjian dan mengalihkan kepemilikan Bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah investor mengoperasikan Bangunan tersebut atau sebelum investor mengoperasikannya.”

Pada intinya, BOT adalah perjanjian kerja sama dengan skema pemegang hak atas tanah memberikan haknya kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian. Setelah itu, bangunan tersebut dialihkan kepemilikannya kepada pemegang hak atas tanah.

Dalam kasus Ibu dapat diartikan bahwa PT A merupakan pemegang hak atas tanah dan perusahaan Ibu merupakan investor.

Adapun perlakuan PPh yang diterapkan dalam skema transaksi ini berupa pengenaan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) PP 34/2017.

“(1) Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.”

Pasal 2 ayat (2) PP 34/2017 menjelaskan secara terperinci penghasilan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak BOT yaitu:

“(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari Investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah, meliputi:

  1. penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian Bangun Guna Serah;
  2. penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian Bangun Guna Serah berakhir;
  3. penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian Bangun Guna Serah berakhir; dan/atau
  4. penghasilan lain terkait perjanjian Bangun Guna Serah, termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan Bangunan dan denda perjanjian Bangun Guna Serah.”

Namun, perlu diperhatikan kembali bahwa penghasilan yang dimaksud tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya.

Kemudian, selayaknya perlakuan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan lainnya, dalam skema BOT juga dikenakan PPh final dengan tarif 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP 34/2017.

Adapun dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan atau sebesar semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa.

Termasuk di dalam jumlah pembayaran tersebut adalah biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Dalam hal ini, PPh final akan wajib dipotong oleh perusahaan Ibu selaku penyewa atas penghasilan yang diterima PT A. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP 34/2017.

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Ibu harus melakukan pemotongan PPh final sebesar 10% dari jumlah pembayaran rutin bulanan senilai Rp200 juta. Setelahnya, Ibu harus melaporkan pemotongan tersebut dalam SPT Masa Unifikasi.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsultasi pajak, konsultasi, pajak, PP 34/2017, bangun serah guna, PPh, tanah dan bangunan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

SPT Lebih Bayar Bisa Dianggap Tak Ada Kelebihan Jika Ini Terjadi

Minggu, 29 Januari 2023 | 15:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Kontribusi Jakarta terhadap Penerimaan Pajak Nasional 2022

Minggu, 29 Januari 2023 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Kondisi-Kondisi yang Membuat SPT Bisa Dinyatakan Tidak Lengkap

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham