Review
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Bagaimana Kinerja Penerimaan PPN di Negara-Negara OECD?

A+
A-
3
A+
A-
3
Bagaimana Kinerja Penerimaan PPN di Negara-Negara OECD?

DALAM konsep makroekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi tingkat konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta neraca perdagangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang baik akan dapat turut serta mendorong penerimaan negara, khususnya pajak.

Dalam masa krisis seperti sekarang ini, tingkat konsumsi cenderung menurun. Kondisi ini berpotensi mengurangi kinerja penerimaan pajak atas konsumsi (consumption tax), khususnya pajak pertambahan nilai (PPN).

Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan (PPn) merupakan jenis pajak atas konsumsi yang bersifat umum (taxes on general consumption). Sementara itu, cukai dan bea masuk merupakan jenis-jenis pajak atas konsumsi yang bersifat spesifik (taxes on spesific consumption).

Baca Juga: Menilik Kebijakan Pajak yang Pengaruhi Iklim Bisnis

VAT Revenue Ratio (VRR) merupakan rasio untuk mengukur kinerja penerimaan PPN dengan membandingkan realisasi penerimaan PPN yang ada dengan potensi penerimaan PPN yang didasarkan pada tingkat konsumsi nasional (rumah tangga dan perusahaan). Lebih lanjut, Implicit Tax Rates (ITR) atas konsumsi mencerminkan beban efektif pajak atas konsumsi di suatu negara.

Negara-negara dengan VRR yang rendah serta memiliki proporsi konsumsi pemerintah (government consumption) yang lebih tinggi, kinerja penerimaan PPN-nya akan lebih mudah terdampak oleh perubahan kondisi ekonomi (OECD, 2020).

Tabel berikut menunjukkan besaran tarif PPN, rasio VRR, serta beban ITR atas konsumsi dari negara-negara OECD pada 2017. Informasi dalam tabel bersumber dari working paper yang dirilis OECD pada 2020.

Baca Juga: Selain Perpanjangan Insentif Pajak, Pengusaha Harapkan Ini


Dari tabel tersebut dapat terlihat di antara negara-negara OECD, Luksemburg merupakan negara dengan VRR tertinggi, yaitu sebesar 95%. Tarif PPN dan beban pajak efektif atas konsumsi negara ini relatif cukup besar, masing-masing mencapai 17% dan 24,7%.

Denmark yang memiliki standar tarif PPN cukup tinggi, yakni 25%, mempunyai proporsi penerimaan PPN sebesar 67%. Besaran itu masih jauh dibandingkan dengan Estonia yang mencapai 80% walaupun memiliki tarif PPN yang lebih kecil, yakni 20%.

Baca Juga: Perusahaan Terdampak Pandemi, DJP: Kemungkinan di SPT Enggak Ada Laba

Menariknya, dengan tarif PPN sebesar 8%, proporsi realisasi penerimaan PPN terhadap potensinya untuk Jepang sangat tinggi, yakni sebesar 74%. Selain itu, apabila dilihat dari besaran beban efektif pajak atas konsumsi, Jepang juga tergolong sangat rendah, yakni hanya 9,6%.

Di sisi lain, Meksiko merupakan negara dengan VRR terendah di OECD dengan proporsi mencapai 33%. Padahal, standar tarif PPN di mesiko tergolong besar, yakni 16%.

Pada kesimpulannya, tingginya standar tarif PPN tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja penerimaan PPN. Di masa pandemi, tentunya perluasan basis PPN lebih diharapkan untuk menstabilkan pendapatan PPN.*

Baca Juga: Genjot Penerimaan Pajak, Kawasan Pusat Bisnis Bakal Disisir

Topik : narasi data, penerimaan pajak, PPN, OECD, VRR, ITR
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Senin, 20 Juli 2020 | 12:29 WIB
Terimakasih Infonya DDTC
1
artikel terkait
Sabtu, 16 Januari 2021 | 14:01 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:40 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 15 Januari 2021 | 11:15 WIB
KABUPATEN BULELENG
Jum'at, 15 Januari 2021 | 09:58 WIB
PMK 239/2020
berita pilihan
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:30 WIB
KOTA MALANG
Senin, 25 Januari 2021 | 17:16 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:00 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA