Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Awas, Homestay Bakal Dikenai Pajak Hotel

0
0

SUKAPURA, DDTCNews — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berencana mengenakan pajak hotel sebesar 10% terhadap usaha homestay menyusul protes dari anggota perhimpunan hotel dan restoran Indonesia (PHRI) wilayah Probolinggo.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Probolinggo Hadi Prayitno mengatakan pihak PHRI merasa bahwa homestay layak dikenakan pajak hotel karena saat ini sepak terjang usahanya hampir sama dengan usaha hotel, bahkan kini homestay telah menjadi salah satu kompetitor hotel.

“Kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan sejumlah satuan kerja terkait. Saat ini kendalanya homestay belum memiliki perizinan yang legal, tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) juga belum ada,” kata Hadi dalam siaran pers beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

Adapun pihak yang terlibat dalam rapat koordinasi tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kantor Penanaman Modal dan Perizinan, Forum Pelaku Eco-Wisata Kabupaten Probolinggo, Forkopimka Sukapura, 38 Kepala Desa, dan pengurus paguyuban homestay yang berasal dari 9 desa di Kecamatan Sukapura.

Dispenda tengah melakukan pendataan dan sosialisasi pada homestay yang berada di Probolinggo. “Kami berharap pengusaha homestay mau mengurus legalitas usahanya agar bisa dikenai pajak, karena penerimaan pajak dari homestay ini bisa menambah pemasukkan daerah,” tandasnya.

Meski pendapatan yang diterima homestay cukup menjanjikan namun tidak bisa disamakan dengan pendapatan hotel karena sebagian besar homestay hanya ramai pengunjung di saat tertentu saja, misalnya saat liburan atau saat acara-acara khusus.

Baca Juga: Dorong Munculnya Homestay, Bupati Bebaskan Biaya Izin dan Pajak

Selama ini usaha homestay memang belum tersentuh pajak, padahal homestay tergolong sebagai salah satu objek pajak hotel. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. (Amu)

“Kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan sejumlah satuan kerja terkait. Saat ini kendalanya homestay belum memiliki perizinan yang legal, tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) juga belum ada,” kata Hadi dalam siaran pers beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

Adapun pihak yang terlibat dalam rapat koordinasi tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kantor Penanaman Modal dan Perizinan, Forum Pelaku Eco-Wisata Kabupaten Probolinggo, Forkopimka Sukapura, 38 Kepala Desa, dan pengurus paguyuban homestay yang berasal dari 9 desa di Kecamatan Sukapura.

Dispenda tengah melakukan pendataan dan sosialisasi pada homestay yang berada di Probolinggo. “Kami berharap pengusaha homestay mau mengurus legalitas usahanya agar bisa dikenai pajak, karena penerimaan pajak dari homestay ini bisa menambah pemasukkan daerah,” tandasnya.

Meski pendapatan yang diterima homestay cukup menjanjikan namun tidak bisa disamakan dengan pendapatan hotel karena sebagian besar homestay hanya ramai pengunjung di saat tertentu saja, misalnya saat liburan atau saat acara-acara khusus.

Baca Juga: Dorong Munculnya Homestay, Bupati Bebaskan Biaya Izin dan Pajak

Selama ini usaha homestay memang belum tersentuh pajak, padahal homestay tergolong sebagai salah satu objek pajak hotel. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. (Amu)

Topik : pajak daerah, pajak hotel, homestay
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
berita pilihan
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Desember 2017 | 14:21 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 17 Desember 2018 | 11:00 WIB
KABUPATEN TANAH BUMBU
Rabu, 01 Agustus 2018 | 13:51 WIB
KOTA SOLO
Rabu, 24 Januari 2018 | 10:47 WIB
KABUPATEN BANYUMAS