PERDIRJEN PAJAK No.PER-14/PJ/2019

Aturan Penghitungan Angsuran PPh Dicabut, Ini Alasannya

Redaksi DDTCNews | Minggu, 21 Juli 2019 | 17:30 WIB
Aturan Penghitungan Angsuran PPh Dicabut, Ini Alasannya

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) mencabut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No. PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Pencabutan itu tertuang dalam Perdirjen Pajak No. PER-14/PJ/2019 yang ditetapkan 3 Juli 2019. Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2010 sendiri merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.03/2009.

PMK 208/2009 mengatur penghitungan angsuran pajak penghasilan (PPh) yang dibayar wajib pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, wajib pajak masuk bursa dan lainnya yang diharuskan membuat laporan keuangan berkala.

Baca Juga:
Ada Ketentuan Angsuran PPh Pasal 25 di PMK 164/2023, Simak di Sini

Namun sejak akhir tahun lalu, PMK tersebut telah diperbarui menjadi PMK Nomor 215/PMK.03/2018. Peraturan ini mengubah ketentuan dasar untuk penghitungan angsuran PPh 25 bagi wajib pajak (WP) bank serta mempertegas aturan perhitungan angsuran PPh 25 untuk wajib pajak jenis lain.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan aturan itu dicabut guna menyederhanakan dan memberi kepastian hukum. “Ketentuan Perdirjen itu tentang tarif PPh Pasal 25 sebesar 0,75% sudah diatur PMK 215/2018, pengaturan lainnya umum. Jadi, kami cabut.”

Dalam PMK 208/2009, perhitungan berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Baca Juga:
Imbau Angsuran PPh Pasal 25 Disesuaikan, AR Kunjungi Lokasi Usaha WP

Dalam PMK 215/2018, perhitungan angsuran PPh 25 untuk WP bank didasarkan pada laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan.

PMK 215/2018 juga mengatur dasar penghitungan angsuran PPh 25 bagi WP lain dan WP masuk bursa selain bank. Perhitungan berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan secara kuartalan kepada bursa dan/atau OJK yang terdiri atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi;

Bagi WP BUMN dan BUMD, beleid ini mengatur perhitungan angsuran PPh 25 berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 UU PPh berdasar Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan tahun pajak bersangkutan yang telah disahkan RUPS dikurangi dengan pemotongan PPh 22 dan 23 serta PPh 24, dibagi 12.

Baca Juga:
Penyesuaian Angsuran PPh Pasal 25, DJP Pantau Sektor Usaha Wajib Pajak

Adapun angsuran PPh 25 untuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu masih sama , yakni ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal WP.

Angsuran PPh 25 adalah pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Wajib Pajak Tahun Pajak yang dikurangi dengan PPh yang telah dipungut maupun PPh yang dikreditkan di luar negeri. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 02 Februari 2024 | 11:45 WIB PMK 164/2023

Ada Ketentuan Angsuran PPh Pasal 25 di PMK 164/2023, Simak di Sini

Selasa, 26 September 2023 | 13:30 WIB KPP PRATAMA CIMAHI

Imbau Angsuran PPh Pasal 25 Disesuaikan, AR Kunjungi Lokasi Usaha WP

Kamis, 21 September 2023 | 09:16 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penyesuaian Angsuran PPh Pasal 25, DJP Pantau Sektor Usaha Wajib Pajak

Jumat, 11 Agustus 2023 | 16:25 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Harga Komoditas Turun, WP Mulai Minta Pengurangan Angsuran PPh 25

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 13:33 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Penyediaan Jaringan Listrik dan Air

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sebabkan Inflasi, Mendagri Minta Maskapai Turunkan Harga Tiket Pesawat

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:30 WIB KOTA YOGYAKARTA

Ringankan Beban WP, Pemkot Jogja Beri Pemutihan Denda dan Diskon PBB

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:21 WIB PENERIMAAN PAJAK

Turun 3,9 Persen, Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp269 Triliun

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:15 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 22,8 Triliun hingga 15 Maret 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Skema Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

Selasa, 19 Maret 2024 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Menteri Investasi Bahlil: Smelter NPI Tak Lagi Dapat Tax Holiday

Selasa, 19 Maret 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Buka Layanan Pajak Luar Kantor di 1.426 Titik, Cek Jadwalnya