Berita
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:45 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 10:40 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI
Review
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Komunitas
Rabu, 03 Maret 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 11:10 WIB
BUTET KARTAREDJASA:
Minggu, 28 Februari 2021 | 08:01 WIB
MOHAMAD FERIADI:
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:30 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Aturan Ganti Rugi Lulusan STAN Diperbarui, Ini Respons Alumni

A+
A-
11
A+
A-
11
Aturan Ganti Rugi Lulusan STAN Diperbarui, Ini Respons Alumni

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani. (Foto: Hipmi)

JAKARTA, DDTCNews - Kemenkeu mengubah aturan mekanisme alokasi dan ikatan dinas bagi lulusan diploma bidang keuangan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN melalui PMK No.226/2020. Alumni menyambut baik perubahan kewajiban penggantian biaya pendidikan dan ganti rugi.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan PMK No.226/2020 merupakan bentuk perbaikan kebijakan dari otoritas fiskal.

Menurutnya, aturan itu tidak membebani peserta didik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS. Skema tersebut tidak berlaku di masa lalu. Pasalnya, lulusan yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS harus membayar biaya pendidikan dan ganti rugi.

Baca Juga: CPNS/PNS PKN STAN Pindah dari Kemenkeu? Ini Aturan Ganti Ruginya

"Ini kabar baik menurut saya. Dengan tidak adanya ganti rugi yang harus dibayarkan, buat adik-adik lulusan baru tentunya akan meringankan langkah mereka untuk berkarya di luar birokrasi karena tidak terbebani untuk membayar ganti rugi sebagaimana lazimnya dahulu," katanya Rabu (13/1/2021).

Jebolan Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 2002 ini menuturkan masih banyak opsi yang bisa dilakukan lulusan meskipun tidak masuk kriteria menjadi CPNS.

Terlepas dari syarat dan alasan yang ditentukan oleh otoritas fiskal agar para lulusan PKN STAN bisa berkarier di birokrasi, perubahan regulasi ini tidak makin memberatkan lulusan STAN yang tidak lolos dengan membayar pengganti biaya pendidikan dan ganti rugi.

Baca Juga: Atur Alokasi Lulusan PKN STAN, Begini Penjelasan Kemenkeu

Dengan modal ijazah PKN STAN, alumni masih mempunyai kesempatan berkarya di luar pemerintahan. Selain itu, alumni juga dapat meneruskan pendidikan yang lebih tinggi karena tetap mengantongi ijazah dan transkrip nilai dari PKN STAN.

"Dengan demikian, mereka dapat meneruskan pendidikan atau melamar pekerjaan dengan ijazah terakhir yang didapat dari PKN STAN. Beda dengan kami dahulu," terangnya.

Ajib lantas menceritakan pengalaman di masa lalu di mana tidak banyak pilihan bagi lulusan PKN STAN baik yang sudah lolos CPNS dan mengantongi ikatan dinas maupun tidak lolos kriteria CPNS.

Baca Juga: Soal Perubahan Ikatan Dinas Lulusan STAN, Begini Tanggapan Alumni

Dua situasi yang berbeda tersebut wajib membayar biaya pengganti pendidikan dan ganti rugi jika ingin bekerja di luar pemerintahan dan mendapatkan ijazah PKN STAN.

"Dulu pilihannya dua, keluar dengan membayar sesuai aturan kemudian mendapatkan ijazah kembali atau nekad keluar dengan resiko diberhentikan tidak dengan hormat [untuk CPNS ikatan dinas] dan tidak memperoleh ijazah," imbuhnya.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan memerinci skema ganti rugi bagi lulusan program diploma I, III, dan IV Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN melalui PMK 226/2020.

Baca Juga: Perubahan Perjanjian Ikatan Dinas Lulusan STAN Kini Dimungkinkan

Dalam beleid yang menjadi perubahan atas PMK 184/2018 ini, otoritas menambahkan Pasal 17A. Sesuai ketentuan dalam tersebut, lulusan program diploma I, III, dan IV yang tidak diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dibebaskan dari ganti rugi dan penggantian biaya pendidikan.

Lulusan program diploma I, III, dan IV PKN STAN dibebaskan dari penggantian biaya pendidikan dan ganti rugi serta berhak mendapatkan ijazah, transkrip nilai, dan dokumen PKN STAN lainnya bila tidak memenuhi persyaratan diangkat sebagai CPNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lulusan program diploma I, III, dan IV PKN STAN juga bisa dibebaskan dari penggantian biaya pendidikan dan ganti rugi bila tidak diangkat sebagai CPNS karena alasan yang sah yang ditetapkan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan berdasarkan pertimbangan PKN STAN.

Baca Juga: Lulusan STAN yang Tak Diangkat Jadi CPNS Dibebaskan dari Ganti Rugi

Alasan sah yang dimaksud meliputi perubahan peraturan atau kebijakan di tingkat nasional, perubahan arah kebijakan Kementerian Keuangan terkait dengan kebutuhan SDM, atau akibat kondisi tertentu dari lulusan yang menyebabkan lukusan tidak memenuhi persyaratan sebagai CPNS. (Bsi)

Topik : alumni STAN, PMK 226/2020
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:45 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 10:40 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI
Rabu, 03 Maret 2021 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:40 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:01 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI