Berita
Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI
Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN
Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Asosiasi Khawatir Jika Batasan Pengusaha Kena Pajak Diturunkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Asosiasi Khawatir Jika Batasan Pengusaha Kena Pajak Diturunkan

Ilustrasi. Pelaku usaha menata aneka produk kerajinan khas Aceh di ruangan Galeri dan Souvenir Menara Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (20/3/2021). ANTARA FOTO/Ampelsa/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi UMKM Indonesia menolak wacana kenaikan threshold omzet pengusaha kena pajak (PKP) yang tengah ramai menjadi perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir ini.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun mengatakan bila batasan (threshold) omzet PKP diturunkan dari yang saat ini sejumlah Rp4,8 miliar maka produk UMKM akan kalah bersaing dengan produk impor.

"[Kami] sangat keberatan. Ini tidak sesuai dengan pidato presiden yang mencintai produk UMKM dan benci produk asing," katanya, Senin (22/3/2021).

Baca Juga: Insentif Pajak untuk 4 Sektor Usaha Ini Diperpanjang Hingga 2023

Bila threshold PKP diturunkan, lanjut Ikhsan, biaya yang perlu ditanggung UMKM akan bertambah. Barang yang awalnya tidak dikenai PPN pada akhirnya harus dikenai PPN. Hal ini akan berpengaruh terhadap harga jual.

"Produk asing harganya sudah lebih murah dan kualitasnya bagus. Jadi [kalau PKP turun] produk UMKM kita makin kalah bersaing," ujarnya.

Pemerintah sendiri masih terus menimbang-nimbang kebijakan yang tepat mengenai threshold PKP ini. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebelumnya menyatakan penurunan threshold PKP tidak boleh terlalu membebani usaha kecil.

Baca Juga: Belum Pulih, Pengusaha Minta Keringanan Pajak PBB Diperpanjang 2 Tahun

Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Penerimaan Negara BKF Joni Kiswanto menilai sesungguhnya pemerintah sudah mulai membahas penurunan threshold PKP sejak 2 tahun yang lalu ketika ada rencana merevisi UU PPN.

Pemerintah juga telah menerima usulan dari banyak organisasi internasional mengenai threshold PKP yang tepat. Meski demikian, sambungnya, hingga saat ini masih belum ada titik terang mengenai penurunan threshold PKP ini.

Untuk diketahui, threshold PKP sebesar Rp4,8 miliar mulai berlaku sejak 2014. Threshold Rp4,8 miliar tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 197/2013. Sebelum PMK 197/2013 berlaku, threshold PKP yang berlaku di Indonesia sesungguhnya hanya Rp600 juta.

Baca Juga: Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti

Joni menceritakan kenaikan threshold PKP sebanyak 8 kali lipat kala itu bukannya tanpa alasan. Threshold PKP dinaikkan melalui PMK 197/2013 mengingat banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. (rig)

Topik : akumindo, pelaku usaha, pengusaha kena pajak PKP, threshold PKP, omzet, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:12 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Sebab Insentif Pajak Rumah Dilanjutkan Meski Kurang Dimanfaatkan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 13:00 WIB
BELGIA

Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penerbitan 10 Juta Sertifikat Halal UMKM Terganjal Verifikasi Data

Jum'at, 21 Januari 2022 | 11:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HPP Jadi Jembatan Menuju Sistem Pajak yang Lebih Modern

berita pilihan

Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI

Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Tiga Pengusaha Dapat Apresiasi

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah

Minggu, 23 Januari 2022 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti

Minggu, 23 Januari 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Aturan Soal DBH Kelapa Sawit Sedang Digodok, Ini Kata Kemenkeu