AMERIKA SERIKAT

AS Didesak Cabut Kredit Pajak Atas Perusahaan yang Beroperasi di Rusia

Muhamad Wildan | Senin, 14 Maret 2022 | 16:30 WIB
AS Didesak Cabut Kredit Pajak Atas Perusahaan yang Beroperasi di Rusia

Seorang aktivis dari kelompok hak asasi perempuan Femen melakukan aksi protes di depan Kedutaan AS menuntut diplomat Amerika untuk meninggalkan kota di Kyiv, Ukraina, Selasa (15/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Umit Bektas/AWW/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Senator AS mengusulkan kepada pemerintah untuk mencabut kredit pajak yang selama ini diklaim oleh perusahaan AS yang beroperasi di Rusia atau Belarusia.

Ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden mengatakan langkah ini akan meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan yang selama ini mengeklaim kredit pajak atas pajak yang dibayarkan di Rusia atau Belarusia.

"Bila perusahaan memilih untuk terus membayar pajak kepada Rusia, mereka perlu melakukannya tanpa bantuan sepeserpun dari para pembayar pajak AS," ujar Wyden seperti dilansir politico.com, dikutip Senin (14/3/2022).

Baca Juga:
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Untuk diketahui, banyak perusahaan yang memutuskan untuk menghentikan operasi usahanya di Rusia sejak dimulainya invasi ke wilayah Ukraina pada bulan lalu.

Berdasarkan catatan Yale School of Management, setidaknya sudah terdapat kurang lebih 350 perusahaan yang menyatakan menghentikan ataupun membekukan kegiatan usahanya di Rusia.

Meski demikian, masih terdapat beberapa perusahaan yang tetap menjalankan kegiatan usahanya di Rusia, beberapa di antaranya adalah Amwat, Bosch, Citi, Cloudflare, Pirelli, hingga Subway.

Baca Juga:
Digitalisasi Sistem Pajak, Filipina Minta Dukungan World Bank dan ADB

"Tujuan dari publikasi daftar ini adalah agar perusahaan turut membantu pemerintah dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia," ujar Jeffrey Sonnenfeld, profesor dari Yale University.

Berkaca pada tahun 1980-an, terdapat lebih dari 200 perusahaan multinasional yang menghentikan operasinya di Afrika Selatan sebagai bentuk protes atas apartheid di negara tersebut.

Sonnenfeld mengatakan apartheid di Afrika Selatan dapat dihapuskan berkat sanksi ekonomi yang dibantu oleh peran aktif korporasi multinasional dalam mendukung langkah tersebut. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024

Rabu, 24 April 2024 | 15:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu

Rabu, 24 April 2024 | 15:14 WIB KEBIJAKAN MONETER

Antisipasi Risiko Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

Rabu, 24 April 2024 | 15:12 WIB PAJAK PENGHASILAN

Lebih Potong Pajak karena TER, SPT Tahunan Pegawai Bakal Tetap Nihil

Rabu, 24 April 2024 | 14:05 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setelah THR, Pegawai Terima Bonus Siap-Siap Kena Pajak Lebih Tinggi