APBN Surplus Rp 152,3 Triliun pada Semester I/2023

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat kinerja APBN kembali surplus senilai Rp152,3 triliun pada semester I/2023. Angka ini setara 0,72% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan surplus APBN terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp1.407,9 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp1.254,7 triliun. Menurutnya, surplus tersebut menandakan pengelolaan APBN yang positif. 

"Keseimbangan primer surplus Rp368,2 triliun. Ini hasil positif yang sangat baik," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Selasa (4/7/2023).

Surplus APBN pada semester I/2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022. Pada saat itu, APBN juga mengalami surplus senilai Rp73,59 triliun atau 0,39% PDB.

Pada APBN 2023, pemerintah merancang defisit senilai Rp598,2 triliun atau 2,84% PDB.

Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara telah mencapai Rp1.407,9 triliun, setara 57,2% dari target. Kinerja pendapatan negara tersebut juga tumbuh 5,4%.

Pendapatan negara pada semester I/2023 utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp1.105,6 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp970,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp135,4 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp302,1 triliun.

Dari sisi belanja, dia menyebut realisasinya senilai Rp1.254,7 triliun atau 41% dari pagu. Angka ini terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp891,6 triliun dan sisanya belanja transfer ke daerah.

Belanja pemerintah pusat misalnya dialokasikan dalam bentuk pemberian bansos, subsidi, beasiswa anak tidak mampu, serta pembayaran premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain itu, belanja prioritas nasional termasuk persiapan pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adapun untuk belanja transfer ke daerah, digunakan untuk mendukung pemda dalam pelayanan masyarakat. APBN juga memberikan insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus berupaya mengelola APBN secara hati-hati agar berkelanjutan. Di sisi lain, APBN 2023 juga akan terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi.

"Itu [surplus APBN] prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara/utang," ujarnya. (sap)