Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Apa Target Pemerintah Rilis Insentif Super Tax Deduction? Cek di Sini

1
1

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi meluncurkan insentif super tax deduction diberikan untuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan (litbang). Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal menjadi tujuan utama dari pemberian insentif fiskal ini.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan payung hukum super tax deduction, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2019, untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, penentuan kompetensi yang mendapat fasilitas fiskal disusun secara lintas kementerian.

“Kalau vokasi itu ujungnya adalah untuk mendapatkan kompetensi. Jadi [kompetensi] apa saja yang menjadi target itu ada di Kemenperin dan Kemenaker. Itu sudah ada daftarnya yang dikirim ke Kantor Kemenko Perekonomian,” kata Suahasil di Kompleks Parlemen Selasa (9/7/2019).

Baca Juga: Soal Insentif Pajak, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Selain kompetensi, lanjut dia, ada beberapa aspek lain yang akan diatur dalam tata cara pemberian fasilitas super tax deduction. Aspek teknis tersebut terkait dengan jangka waktu pemanfaatan insentif fiskal ini oleh pelaku usaha.

Pengaturan tersebut, menurutnya, akan menjadi bagian integral dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Bila tidak ada hambatan, aturan turunan tentang tata cara pemberian super tax deduction akan selesai dalam satu minggu ke depan.

“[Soal jangka waktu pemanfaatan insentif] nanti kita bicarakan juga dalam PMK, berapa tahunnya nanti kita lihat, belum final. Semoga bisa minggu depan,” paparnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Perguruan Tinggi Bisa Jadi Lahan Pangkas Kewajiban Pajak

Seperti diketahui, PP No.45/2019 memberikan insentif pajak untuk pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja dan pemagangan alias vokasi. Mereka dapat menerima pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

Untuk wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia diberikan fasilitas fiskal serupa. Namun, pengurangan penghasilan bruto diberikan paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. (kaw)

Baca Juga: Insentif Kegiatan Vokasi, Dirjen Pajak: Tidak Perlu Izin Khusus DJP

“Kalau vokasi itu ujungnya adalah untuk mendapatkan kompetensi. Jadi [kompetensi] apa saja yang menjadi target itu ada di Kemenperin dan Kemenaker. Itu sudah ada daftarnya yang dikirim ke Kantor Kemenko Perekonomian,” kata Suahasil di Kompleks Parlemen Selasa (9/7/2019).

Baca Juga: Soal Insentif Pajak, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Selain kompetensi, lanjut dia, ada beberapa aspek lain yang akan diatur dalam tata cara pemberian fasilitas super tax deduction. Aspek teknis tersebut terkait dengan jangka waktu pemanfaatan insentif fiskal ini oleh pelaku usaha.

Pengaturan tersebut, menurutnya, akan menjadi bagian integral dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Bila tidak ada hambatan, aturan turunan tentang tata cara pemberian super tax deduction akan selesai dalam satu minggu ke depan.

“[Soal jangka waktu pemanfaatan insentif] nanti kita bicarakan juga dalam PMK, berapa tahunnya nanti kita lihat, belum final. Semoga bisa minggu depan,” paparnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Perguruan Tinggi Bisa Jadi Lahan Pangkas Kewajiban Pajak

Seperti diketahui, PP No.45/2019 memberikan insentif pajak untuk pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja dan pemagangan alias vokasi. Mereka dapat menerima pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

Untuk wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia diberikan fasilitas fiskal serupa. Namun, pengurangan penghasilan bruto diberikan paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. (kaw)

Baca Juga: Insentif Kegiatan Vokasi, Dirjen Pajak: Tidak Perlu Izin Khusus DJP
Topik : insentif pajak, riset, R&D, vokasi, super tax deduction
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL