Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Akses Informasi untuk Tujuan Pajak

0
0

Pada 30 Juni hingga 2 Juli 2016, Institute for Austrian and International Tax Law dan Vienna University of Economics and Business kembali mengadakan rangkaian seminar bertajuk ‘Rust Conference’. Dari Indonesia, DDTC yang diwakili B. Bawono Kristiaji mengikuti rangkaian acara tersebut. Berikut bagian ketiga dari laporannya:

Upaya meningkatkan kepatuhan sangatlah dipengaruhi oleh ketersediaan data atau informasi. Secara empiris, hal ini telah dibuktikan misalkan pada kasus di Denmark dan Amerika Serikat. Di kedua negara tersebut, tingkat kepatuhan bagi pajak penghasilan individu yang dipungut atau dapat diverifikasi melalui pihak ketiga mencapai 99%.

Seluruh informasi mengenai aktivitas ekonomi sejatinya relevan karena dapat dipergunakan untuk memetakan potensi, matching data, hingga dalam keperluan penagihan pajak. Oleh karena itu, bagi otoritas pajak, akses informasi untuk tujuan pajak sangatlah berharga.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Dalam self assessment system, pada umumnya informasi utama mengenai profil kepatuhan wajib pajak berasal dari SPT. Namun, itu saja tidaklah cukup. Pertanyaannya, bagaimana dan dari manakah informasi bisa didapatkan?

Cara

Dewasa ini terdapat tren atas semakin tingginya ketergantungan otoritas pajak terhadap informasi dari pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut dapat saja berasal dari: (i) institusi pemerintah lain semisal intelijen, pemerintah daerah, lembaga pemungut penerimaan negara non-pajak, dan badan penanaman modal; (ii) sektor swasta misalkan asosiasi, konsultan pajak, bank, dan  lembaga survei; (iii) wajib pajak, melalui ketentuan kewajiban pengungkapan atau whistle blower system; serta (iv) negara lain.

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

Khusus untuk akses terhadap data perbankan, banyak negara yang kini telah memberikan ‘lampu hijau’ bagi otoritas pajak. Informasi yang disediakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya dianggap paling mendekati (close proximation) keadaan ekonomi sesungguhnya dari wajib pajak. Selain itu, pengelolaan data oleh bank dianggap lebih rapi, sistematis, terdokumentasikan dengan baik, dan terhubung dengan identitas kependudukan.

Salah satu program yang kian popular adalah dibukanya akses informasi tagihan kartu kredit. Walau demikian, menurut Prof. Michael Lang, keberhasilan program ini tergantung dari sejauh mana masyarakat di suatu negara telah terbiasa dengan non-cash system

VDP dan Pengampunan Pajak

Baca Juga: Inovasi & Koordinasi Pelayanan Kerek Kinerja Penerimaan Pajak Daerah

Dalam upaya memperluas basis data, pemerintah juga dapat meminta kesukarelaan wajib pajak untuk mengungkap harta atau penghasilannya. Sifat kesukarelaan tersebut diganjar dengan adanya insentif yang berupa pengurangan atau penghapusan sanksi pidana, denda administrasi, bunga, hingga pajak yang terutang.

Upaya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua: (i) program pengungkapan secara sukarela (voluntary disclosure program/VDP); dan (ii) pengampunan pajak. Perbedaan mencolok dari keduanya adalah: payung hukum yang digunakan. VDP mengacu pada UU ketentuan umum pajak, sedangkan pengampunan pajak memiliki UU khusus. Karena mengacu pada UU ketentuan umum pajak, VDP biasanya tidak leluasa dalam memberikan insentif.

Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah: gelombang penerapan VDP dan pengampunan pajak di berbagai negara selama 5 tahun belakangan. Repatriasi modal dan pengungkapan harta di luar negeri menjadi kebutuhan terutama dengan fenomena international tax evasion dan datangnya era keterbukaan informasi. Contohnya saja: India, Chile, Portugal, Brazil, Italia, Afrika Selatan, dan tentu saja Indonesia!

Baca Juga: Ditanya Soal Tax Ratio, Sri Mulyani Beberkan 3 Metode Perhitungannya

Seluruh informasi mengenai aktivitas ekonomi sejatinya relevan karena dapat dipergunakan untuk memetakan potensi, matching data, hingga dalam keperluan penagihan pajak. Oleh karena itu, bagi otoritas pajak, akses informasi untuk tujuan pajak sangatlah berharga.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Dalam self assessment system, pada umumnya informasi utama mengenai profil kepatuhan wajib pajak berasal dari SPT. Namun, itu saja tidaklah cukup. Pertanyaannya, bagaimana dan dari manakah informasi bisa didapatkan?

Cara

Dewasa ini terdapat tren atas semakin tingginya ketergantungan otoritas pajak terhadap informasi dari pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut dapat saja berasal dari: (i) institusi pemerintah lain semisal intelijen, pemerintah daerah, lembaga pemungut penerimaan negara non-pajak, dan badan penanaman modal; (ii) sektor swasta misalkan asosiasi, konsultan pajak, bank, dan  lembaga survei; (iii) wajib pajak, melalui ketentuan kewajiban pengungkapan atau whistle blower system; serta (iv) negara lain.

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

Khusus untuk akses terhadap data perbankan, banyak negara yang kini telah memberikan ‘lampu hijau’ bagi otoritas pajak. Informasi yang disediakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya dianggap paling mendekati (close proximation) keadaan ekonomi sesungguhnya dari wajib pajak. Selain itu, pengelolaan data oleh bank dianggap lebih rapi, sistematis, terdokumentasikan dengan baik, dan terhubung dengan identitas kependudukan.

Salah satu program yang kian popular adalah dibukanya akses informasi tagihan kartu kredit. Walau demikian, menurut Prof. Michael Lang, keberhasilan program ini tergantung dari sejauh mana masyarakat di suatu negara telah terbiasa dengan non-cash system

VDP dan Pengampunan Pajak

Baca Juga: Inovasi & Koordinasi Pelayanan Kerek Kinerja Penerimaan Pajak Daerah

Dalam upaya memperluas basis data, pemerintah juga dapat meminta kesukarelaan wajib pajak untuk mengungkap harta atau penghasilannya. Sifat kesukarelaan tersebut diganjar dengan adanya insentif yang berupa pengurangan atau penghapusan sanksi pidana, denda administrasi, bunga, hingga pajak yang terutang.

Upaya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua: (i) program pengungkapan secara sukarela (voluntary disclosure program/VDP); dan (ii) pengampunan pajak. Perbedaan mencolok dari keduanya adalah: payung hukum yang digunakan. VDP mengacu pada UU ketentuan umum pajak, sedangkan pengampunan pajak memiliki UU khusus. Karena mengacu pada UU ketentuan umum pajak, VDP biasanya tidak leluasa dalam memberikan insentif.

Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah: gelombang penerapan VDP dan pengampunan pajak di berbagai negara selama 5 tahun belakangan. Repatriasi modal dan pengungkapan harta di luar negeri menjadi kebutuhan terutama dengan fenomena international tax evasion dan datangnya era keterbukaan informasi. Contohnya saja: India, Chile, Portugal, Brazil, Italia, Afrika Selatan, dan tentu saja Indonesia!

Baca Juga: Ditanya Soal Tax Ratio, Sri Mulyani Beberkan 3 Metode Perhitungannya
Topik : rust conference, pajak internasional, tax ratio
artikel terkait
Kamis, 09 Maret 2017 | 06:01 WIB
LAPORAN DDTC DARI LONDON (3)
Selasa, 14 Maret 2017 | 09:10 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA (2)
Senin, 08 Januari 2018 | 07:10 WIB
LAPORAN DDTC DARI SELANDIA BARU
Jum'at, 22 Maret 2019 | 10:12 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
berita pilihan
Rabu, 08 Maret 2017 | 18:12 WIB
LAPORAN DDTC DARI LONDON (1)
Selasa, 21 Maret 2017 | 11:05 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Rabu, 22 Maret 2017 | 20:04 WIB
LAPORAN DDTC DARI TOKYO
Selasa, 10 Juli 2018 | 07:24 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST CONFERENCE (2)
Jum'at, 26 Januari 2018 | 03:09 WIB
LAPORAN DDTC DARI SWISS
Rabu, 04 April 2018 | 15:57 WIB
LAPORAN DDTC DARI SYDNEY
Senin, 19 Februari 2018 | 18:05 WIB
LAPORAN DDTC DARI TIONGKOK (3)
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:33 WIB
LAPORAN DDTC DARI MUMBAI
Senin, 08 Januari 2018 | 07:10 WIB
LAPORAN DDTC DARI SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Desember 2018 | 13:41 WIB
LAPORAN DDTC DARI MUMBAI