Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Agar Optimal, Pembentukan RUU KUP Perlu Perhatikan Faktor-Faktor Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Agar Optimal, Pembentukan RUU KUP Perlu Perhatikan Faktor-Faktor Ini

Managing Partner DDTC Darussalam (kiri) dan Dosen Politeknik Universitas Surabaya sekaligus praktisi PDB Law Firm dan KKP/KJA Doni Budiono (kanan) dalam webinar bertajuk Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP, Selasa (3/8/2021)

JAKARTA, DDTCNews – Pembentukan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dipandang perlu memerhatikan berbagai faktor serta masukan publik sehingga upaya optimalisasi penegakan hukum pajak dapat berjalan optimal.

Dosen Politeknik Universitas Surabaya sekaligus praktisi PDB Law Firm dan KKP/KJA Doni Budiono menjelaskan berdasarkan pendapat Lon Luvois Fuller terdapat 8 hal yang perlu diperhatikan dan dihindari dalam proses pembentukan undang-undang.

Kedelapan hal tersebut antara lain ketidakpastian aturan hukum, kegagalan sosialisasi aturan hukum, berlaku surut, tidak komprehensif, kontradiksi dengan aturan lain, memuat persyaratan yang sulit dipenuhi, aturan berubah cepat, dan ketidaksesuaian aturan dengan penerapannya.

Baca Juga: Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

“Ada 8 kegagalan dalam proses pembentukan undang-undang. Artinya 8 hal ini perlu dihindari. Jangan sampai 8 kegagalan ini ada dalam proses pembentukan undang-undang kita,” katanya dalam webinar bertajuk Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP, Selasa (3/8/2021)

Dari faktor-faktor tersebut, Doni menggarisbawahi isi RUU KUP yang turut menyinggung soal PPh, PPN, pajak karbon, dan lain sebagainya justru dapat menimbulkan ketidakpastian aturan hukum. Dia juga berharap RUU KUP tidak bertentangan dengan aturan lain, seperti UU Cipta Kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Doni juga menjelaskan mengenai proses pembentukan RUU KUP. Dia menilai dasar hukum pembentukan RUU KUP mengacu pada Pasal 23A UU Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945.

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Lalu, berdasarkan UU No. 11/2012 jo. UU No. 15/2019, tahapan pembuatan UU terdiri atas 5 tahap. Kelima tahapan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Adapun RUU KUP saat ini tengah dalam tahap pembahasan dengan DPR.

Sementara itu, Managing Partner DDTC Darussalam mengapresiasi antusiasme ratusan peserta yang mengikuti webinar. Menurutnya, acara ini merupakan kegiatan yang dilakukan setiap setahun sekali dalam rangka memberikan edukasi terkait dengan isu-isu perpajakan.

“Pagi ini kita akan diskusikan banyak hal mulai dari optimalisasi penegakan hukum pajak di dalam RUU KUP yang saat ini sedang digodok DPR, mengedepankan asas ultimum remedium, hingga bagaimana upaya penagihan pajak ketika lintas yurisdiksi,” ujarnya.

Baca Juga: Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Kemudian, webinar ini juga akan membahas terkait dengan kesetaraan pengenaan sanksi dalam upaya hukum dan kewenangan penyidik. Adapun jumlah pendaftar webinar tersebut mencapai 1161 pendaftar.

Webinar yang digelar DDTC Academy ini merupakan salah satu seri dari Webinar Series: University Roadshow. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. (rig)

Baca Juga: Pengusaha Harap Irlandia Sepakati Proposal Pajak Minimum Global
Topik : Webinar Series University Roadshow, DDTC Academy, RUU KUP, penegakan hukum pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 16:21 WIB
INGGRIS

Berburu Tarif Pajak Rendah, Warga Inggris Rela Lakukan Ini

Senin, 20 September 2021 | 16:00 WIB
ESTONIA

Tak Ada Pajak Mobil, Negara Ini Bakal Sulit Kejar Target Bebas Emisi

Senin, 20 September 2021 | 15:00 WIB
RUU HKPD

DPR dan DPD Serahkan DIM RUU HKPD, Pembahasan Lanjut Ke Panja

Senin, 20 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

IMF: Proposal OECD Pilar 1 Bisa Gerus Penerimaan Negara Berkembang

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP