Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Agar Optimal, Pembentukan RUU KUP Perlu Perhatikan Faktor-Faktor Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Agar Optimal, Pembentukan RUU KUP Perlu Perhatikan Faktor-Faktor Ini

Managing Partner DDTC Darussalam (kiri) dan Dosen Politeknik Universitas Surabaya sekaligus praktisi PDB Law Firm dan KKP/KJA Doni Budiono (kanan) dalam webinar bertajuk Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP, Selasa (3/8/2021)

JAKARTA, DDTCNews – Pembentukan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dipandang perlu memerhatikan berbagai faktor serta masukan publik sehingga upaya optimalisasi penegakan hukum pajak dapat berjalan optimal.

Dosen Politeknik Universitas Surabaya sekaligus praktisi PDB Law Firm dan KKP/KJA Doni Budiono menjelaskan berdasarkan pendapat Lon Luvois Fuller terdapat 8 hal yang perlu diperhatikan dan dihindari dalam proses pembentukan undang-undang.

Kedelapan hal tersebut antara lain ketidakpastian aturan hukum, kegagalan sosialisasi aturan hukum, berlaku surut, tidak komprehensif, kontradiksi dengan aturan lain, memuat persyaratan yang sulit dipenuhi, aturan berubah cepat, dan ketidaksesuaian aturan dengan penerapannya.

Baca Juga: Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

“Ada 8 kegagalan dalam proses pembentukan undang-undang. Artinya 8 hal ini perlu dihindari. Jangan sampai 8 kegagalan ini ada dalam proses pembentukan undang-undang kita,” katanya dalam webinar bertajuk Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP, Selasa (3/8/2021)

Dari faktor-faktor tersebut, Doni menggarisbawahi isi RUU KUP yang turut menyinggung soal PPh, PPN, pajak karbon, dan lain sebagainya justru dapat menimbulkan ketidakpastian aturan hukum. Dia juga berharap RUU KUP tidak bertentangan dengan aturan lain, seperti UU Cipta Kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Doni juga menjelaskan mengenai proses pembentukan RUU KUP. Dia menilai dasar hukum pembentukan RUU KUP mengacu pada Pasal 23A UU Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945.

Baca Juga: Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Lalu, berdasarkan UU No. 11/2012 jo. UU No. 15/2019, tahapan pembuatan UU terdiri atas 5 tahap. Kelima tahapan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Adapun RUU KUP saat ini tengah dalam tahap pembahasan dengan DPR.

Sementara itu, Managing Partner DDTC Darussalam mengapresiasi antusiasme ratusan peserta yang mengikuti webinar. Menurutnya, acara ini merupakan kegiatan yang dilakukan setiap setahun sekali dalam rangka memberikan edukasi terkait dengan isu-isu perpajakan.

“Pagi ini kita akan diskusikan banyak hal mulai dari optimalisasi penegakan hukum pajak di dalam RUU KUP yang saat ini sedang digodok DPR, mengedepankan asas ultimum remedium, hingga bagaimana upaya penagihan pajak ketika lintas yurisdiksi,” ujarnya.

Baca Juga: Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Kemudian, webinar ini juga akan membahas terkait dengan kesetaraan pengenaan sanksi dalam upaya hukum dan kewenangan penyidik. Adapun jumlah pendaftar webinar tersebut mencapai 1161 pendaftar.

Webinar yang digelar DDTC Academy ini merupakan salah satu seri dari Webinar Series: University Roadshow. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. (rig)

Baca Juga: Perbaiki Kinerja Penerimaan Pajak dengan UU HPP, Ini Kata IMF
Topik : Webinar Series University Roadshow, DDTC Academy, RUU KUP, penegakan hukum pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tingkatkan Penerimaan Negara, Kemenkeu Susun Roadmap Optimalisasi PNBP

Rabu, 26 Januari 2022 | 15:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BATANG

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengaktifkan Fitur Portal Layanan di DJP Online