Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

AEoI dengan Hong Kong dan Swiss Karena Ada Klausul Tambahan

0
0

Menkeu Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, DDTCNews — Meski Pemerintah Indonesia sudah menandatangani perjanjian multilateral, dalam kasus tertentu Indonesia tetap harus meneken perjanjian bilateral untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah Indonesia mestinya memang tidak perlu melakukan perjanjian lain karena sudah melakukan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) yang otomatis mengikat dengan Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA).

"Namun, ada negara tertentu yang tetap mengharuskan penandatanganan BCAA, terutama apabila terdapat klausul tambahan yang diinginkan," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Selasa (4/8).

Baca Juga: AEoI Ungkap Harta Simpanan Warga di Luar Negeri Rp968 Triliun
href="https://news.ddtc.co.id/akses-data-perbankan-ri-swiss-deklarasikan-kesiapan-memulai-aeoi-10401">

Sayang, Menkeu tidak menjelaskan isi klausul tambahan itu. Namun dia menegaskan Indonesia telah menandatangani MCAA bersama dengan 68 negara. Pada akhir tahun, jumlah negara yang menyetujui kesepakatan itu akan bertambah menjadi 90 negara.

Dia menambahkan Pemerintah RI memprioritaskan negara seperti Singapura, Hong Kong, Makau, Swiss, United Kingdom, Australia, dan Amerika Serikat. Negara-negara itu dipandang memiliki pusat keuangan yang potensial dijadikan tempat untuk melakukan penghindaran pajak.

Baca Juga: Hadi Poernomo: DJP Harus Naik Kelas, Tidak Ada Pilihan Lain

Prioritas Indonesia terhadap sejumlah negara tersebut pun ditentukan berdasarkan perolehan data melalui berlakunya program pengampunan pajak yang berlaku selama 9 bulan sejak pertengahan tahun 2016.

"Untuk Indonesia, kalau negara prioritas tersebut merupakan negara yang sudah ikut dalam MCAA, kami tidak perlu melakukan BCAA. Namun, kalau mereka dalam persetujuannya ada klausul bahwa Indonesia tidak otomatis ikut, maka kita harus melakukan penandatanganan BCAA," tuturnya.

Dia mencontohkan seperti halnya Singapura yang sudah ikut MCAA, namun Singapura menilai Indonesia tidak secara otomatis masuk ke dalamnya, maka Pemerintah Indonesia secara terpisah perlu melakukan pendekatan lebih lanjut dengan Singapura. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Pajak Bisa Jadi Instrumen Efektif Berantas Korupsi, Ini Syaratnya

"Namun, ada negara tertentu yang tetap mengharuskan penandatanganan BCAA, terutama apabila terdapat klausul tambahan yang diinginkan," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Selasa (4/8).

Baca Juga: AEoI Ungkap Harta Simpanan Warga di Luar Negeri Rp968 Triliun
href="https://news.ddtc.co.id/akses-data-perbankan-ri-swiss-deklarasikan-kesiapan-memulai-aeoi-10401">

Sayang, Menkeu tidak menjelaskan isi klausul tambahan itu. Namun dia menegaskan Indonesia telah menandatangani MCAA bersama dengan 68 negara. Pada akhir tahun, jumlah negara yang menyetujui kesepakatan itu akan bertambah menjadi 90 negara.

Dia menambahkan Pemerintah RI memprioritaskan negara seperti Singapura, Hong Kong, Makau, Swiss, United Kingdom, Australia, dan Amerika Serikat. Negara-negara itu dipandang memiliki pusat keuangan yang potensial dijadikan tempat untuk melakukan penghindaran pajak.

Baca Juga: Hadi Poernomo: DJP Harus Naik Kelas, Tidak Ada Pilihan Lain

Prioritas Indonesia terhadap sejumlah negara tersebut pun ditentukan berdasarkan perolehan data melalui berlakunya program pengampunan pajak yang berlaku selama 9 bulan sejak pertengahan tahun 2016.

"Untuk Indonesia, kalau negara prioritas tersebut merupakan negara yang sudah ikut dalam MCAA, kami tidak perlu melakukan BCAA. Namun, kalau mereka dalam persetujuannya ada klausul bahwa Indonesia tidak otomatis ikut, maka kita harus melakukan penandatanganan BCAA," tuturnya.

Dia mencontohkan seperti halnya Singapura yang sudah ikut MCAA, namun Singapura menilai Indonesia tidak secara otomatis masuk ke dalamnya, maka Pemerintah Indonesia secara terpisah perlu melakukan pendekatan lebih lanjut dengan Singapura. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Pajak Bisa Jadi Instrumen Efektif Berantas Korupsi, Ini Syaratnya
Topik : AEoI, perppu No.1 2017, akses data perbankan
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Minggu, 25 Agustus 2019 | 15:55 WIB
PP No. 55/2019
Minggu, 25 Agustus 2019 | 15:23 WIB
PP No. 55/2019
Minggu, 25 Agustus 2019 | 15:15 WIB
PMK No.117/2019
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 19:17 WIB
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 18:57 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 17:06 WIB
HARI JADI KE-12 DDTC
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 14:15 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 08:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Agustus 2019 | 16:17 WIB
RAPBN 2020