Adakan Kegiatan Vokasi, WP Disarankan Manfaatkan Supertax Deduction

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyarankan wajib pajak yang memiliki kegiatan vokasi untuk memanfaatkan insentif pajak berupa pengurang penghasilan bruto atau biasa disebut dengan supertax deduction.

DJP menyatakan pemerintah menyediakan supertax deduction demi mendorong sektor swasta untuk berminat melaksanakan kegiatan vokasi. Melalui unggahannya di media sosial, DJP pun melampirkan video tutorial mengajukan insentif supertax deduction vokasi.

"Supertax deduction adalah insentif perpajakan dari pemerintah bagi industri yang terlibat dalam melaksanakan program pada pendidikan vokasi sesuai dengan regulasi yang berlaku," cuit DJP, Senin (13/11/2023).

Dalam video yang diunggah DJP, PP 45/2019 dan PMK 128/2019 mengatur pemberian supertax deduction bagi dunia usaha. Insentif diberikan kepada wajib pajak yang terlibat dalam melaksanakan program pendidikan vokasi atau melakukan litbang tertentu.

Pasal 2 ayat (2) PMK 128/2019 menyatakan wajib pajak dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Syarat yang harus dipenuhi wajib pajak badan ketika mengajukan supertax deduction di antaranya tidak dalam keadaan rugi fiskal dan telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan melalui surat keterangan fiskal (SKF).

Dalam prosesnya, wajib pajak dapat mengajukan supertax deduction melalui sistem Online Single Submisstion (OSS) yang dikelola Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

DJP menyebut 3 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum memanfaatkan program supertax deduction vokasi. Pertama, menyiapkan surat keterangan fiskal. Kedua, mengirimkan surat pemberitahuan melalui OSS. Ketiga, menerima notifikasi dari OSS.

"Jika persyaratan telah dilengkapi dan tidak ada kekurangan maka akan terbit notifikasi yang menyatakan wajib pajak dapat memanfaatkan program insentif supertax deduction vokasi," kata Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Rian Ramdani. (rig)