Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Ada Fasilitas Impor, DJBC Harapkan Ini dari Ajang World Superbike 2022

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Fasilitas Impor, DJBC Harapkan Ini dari Ajang World Superbike 2022

Pembalap Pata Yamaha With Brixx WorldSBK Toprak Razgatlioglu keluar dari paddock untuk sesi Latihan Bebas 3 (FP3) World Superbike 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, KEK Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Sabtu (12/11/2022). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berharap pemberian fasilitas kepabeanan tidak hanya mendukung ajang seri ke-11 World Superbike (WSBK) 2022, tetapi juga membantu pemulihan ekonomi nasional.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Hatta Wardhana mengatakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan guna mendukung pelaksanaan MotoGP di antaranya Admission Temporaire/Temporary Admission (ATA) Carnet.

"Semoga ini menjadi salah satu momentum pertumbuhan berbagai sektor ekonomi nasional, sekaligus membuka mata dunia bahwa Indonesia siap dan mampu menggelar berbagai perhelatan kelas dunia," katanya, dikutip pada Minggu (13/11/2022).

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Hatta menuturkan WSBK 2022 diadakan di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, WSBK 2022 Mandalika mendapatkan berbagai insentif fiskal karena termasuk acara internasional yang diselenggarakan di kawasan ekonomi khusus (KEK).

ATA Carnet adalah dokumen untuk kegiatan pemasukan (impor) barang sementara dan pengeluaran (ekspor) barang sementara.

Syarat penggunaan ATA carnet di antaranya barang tidak akan habis pakai, barang mudah dilakukan identifikasi, serta tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali berubah sebagai akibat penyusutan yang wajar karena penggunaannya.

Baca Juga: UU Direvisi, Pejabat Rusia Tak Perlu Ungkap Laporan Pajaknya ke Publik

Dengan fasilitas itu, importir dapat memperoleh pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), menghindari keharusan menyerahkan jaminan kepada Bea Cukai di pelabuhan.

Kemudian, tidak perlu dibuat deklarasi pabean karena ATA carnet sudah dianggap sebagai dokumen pabean, memungkinkan dokumen tunggal untuk impor dan ekspor, dan dapat digunakan untuk transit pabean.

Di sisi lain, ATA carnet juga membuat semua persyaratan pabean sudah diselesaikan di muka atau di negara masing-masing sebelum barang diberangkatkan. Pada saat diimpor kembali, barang tersebut juga akan dibebaskan dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Baca Juga: Pelaku Usaha Gencar Ekspansi, Sri Mulyani Harap Tetap Patuh Pajak

Selain itu, DJBC memberikan kemudahan prosedural kepabeanan seperti pemeriksaan fisik di luar kawasan pabean dan penerapan sistem aplikasi Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK) yang terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Hatta menjelaskan DJBC telah terlibat dalam rapat koordinasi untuk mempersiapkan acara WSBK 2022 sejak 5 Oktober 2022.

Rapat tersebut membahas seluruh aspek penting dari pelaksanaan WSBK 2022 seperti proses kepabeanan terhadap barang keperluan balapan, penanganan penonton, akses lalu lintas, keamanan, hingga pertunjukan budaya dan pameran UMKM. (rig)

Baca Juga: Awas! Faktur Pajak Bisa Dianggap Tidak Dibuat Jika Ini Terjadi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DJBC, fasilitas kepabeanan, motogp, world superbike 2022, ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Komit Evaluasi Kinerja KEK dalam Menarik Investasi

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T