Ada Covid-19, Banyak Negara Beri Keringanan Waktu Lapor & Bayar Pajak

PADA masa krisis Covid-19, pemerintah di berbagai negara telah melakukan berbagai kebijakan untuk meringankan beban wajib pajak.

Selain menurunkan tarif pajak, pemerintah juga memberikan keringanan seperti perpanjangan batas waktu pelaporan, penangguhan pembayaran, pembebasan sanksi dan bunga, opsi rencana pembayaran utang, serta penangguhan pemulihan utang.

Di banyak negara, wabah Covid-19 terjadi pada masa pelaporan dan pembayaran pajak. Akibatnya, terdapat berbagai kendala teknis akibat kurangnya staf otoritas pajak ataupun sistem kerja remote yang menghambat pengurusan dokumen. Untuk itu, perpanjangan batas waktu pelaporan pajak merupakan salah satu solusi yang dapat mengatasi kendala tersebut.

Di sisi lain, krisis ini juga berdampak pada arus kas perusahaan. Biaya-biaya rutin perusahaan tidak hanya menyangkut pajak, tetapi juga hal-hal lainnya seperti biaya sewa, listrik, dan upah karyawan. Oleh karena itu, otoritas pajak dapat menangguhkan pembayaran pajak sehingga dapat membantu melancarkan arus kas perusahaan.

Keringanan waktu tersebut diuraikan di dalam dokumen yang dirilis OECD beserta Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT) dan Intra-European Organization of Tax Administrations (IOTA).

Dokumen yang rencananya akan selalu diperbaharui tersebut juga menjabarkan contoh-contoh penanganan pemerintah lainnya seperti percepatan restitusi, perubahan sementara dalam kebijakan pemeriksaan, serta peningkatan pelayanan pajak.

Dalam hal penerapan kebijakan, pemerintah sebaiknya memperhatikan keterkaitan antarkebijakan keringanan sehingga dapat terlaksana dengan efektif. Sebagai contoh, otoritas pajak Angola memberikan perpanjangan batas waktu tetapi belum membebaskan sementara sanksi pajak atas keterlambatan tersebut. Tidak adanya pembebasan maupun penangguhan sanksi atas keterlambatan pelaporan akan mengakibatkan perpanjangan batas waktu menjadi hal yang malah merugikan wajib pajak.

Lebih lanjut, upaya wajib pajak membayar pajak ataupun melunasi utang pajaknya akan semakin berat setelah adanya pandemi Covid-19. Dengan kesulitan tersebut, adanya opsi perpanjangan waktu pelunasan utang merupakan langkah penanganan yang dapat dipertimbangkan.

Di Belgia, pemerintah menawarkan skema pembayaran pajak dengan utang bagi perusahaan terkena dampak dan tidak pernah melakukan penipuan. Skema pembayaran dengan utang mencakup pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Di Cile, skema pembayaran dengan utang tersebut diberikan berdasarkan tingkat penghasilan wajib pajak. Di Amerika Serikat, pemerintah mengizinkan wajib pajak untuk mencicil utang pajaknya.

Terakhir, otoritas pajak dapat menunda atau menangguhkan upaya penagihan utang pajak seperti pembekuan rekening bank, penyitaan, maupun penjualan aset, seperti yang dilakukan oleh otoritas di Albania.

Dari berbagai langkah tersebut, perpanjangan batas waktu merupakan hal yang umum dilakukan di berbagai negara. Perpanjangan batas waktu merupakan kebijakan yang paling mudah untuk dilaksanakan dalam jangka pendek dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan seluruh wajib pajak.*